FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Ary Prasetyo menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengaitkan tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan kebijakan ekonomi para pemimpin sebelumnya. Menurut Ary, pernyataan tersebut tergolong berani dan berpotensi memicu reaksi keras, terutama dari pendukung Presiden Joko Widodo yang menjabat dua periode.
Ary menilai sikap Purbaya cukup berisiko karena disampaikan secara terbuka di ruang publik. Ia bahkan menyindir keberanian Menteri Keuangan tersebut melalui unggahan di media sosial X.
“Waaah Pak Purbaya nekat nih, apa gak takut diamuk Termul,” ujar Ary di akun X @Ary_PrasKe2 pada Selasa (24/12/2025).
Pernyataan Ary muncul di tengah meningkatnya angka PHK yang dicatat pemerintah sepanjang 2025. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah pekerja yang terdampak PHK sejak Januari hingga November 2025 mencapai 79.302 orang. Angka ini lebih tinggi dibandingkan total PHK sepanjang 2024 yang tercatat sebanyak 77.965 orang.
Menanggapi lonjakan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa meningkatnya PHK tidak dapat dilepaskan dari melemahnya permintaan masyarakat.
Kondisi ini, menurutnya, sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada sebagian besar tahun 2025. Penjelasan itu disampaikan Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).
“PHK kan terjadi ketika demand-nya lemah sekali kan. Itu terjadi 10 bulan awal, 9 bulan pertama tahun lalu kan. Tahun ini 10 bulan pertama, ekonomi slow. Itulah gambaran bahwa ekonomi kita waktu itu slow,” kata Purbaya.
Ia menyebut situasi tersebut mencerminkan kondisi ekonomi nasional dalam sepuluh bulan pertama tahun ini.
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah saat ini terus berupaya mendorong pemulihan ekonomi melalui penyelarasan kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia.
“Kita dorong, saya harapkan (ekonomi) akan membaik, saya yakin tahun depan akan lebih baik dari sekarang. karena kita lebih sinkron dengan pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Purbaya menilai tingginya angka PHK merupakan dampak lanjutan dari kebijakan ekonomi pemimpin sebelumnya yang dinilai kurang tepat. “Jadi, itu merupakan indikasi bagi saya bahwa kemarin-kemarin memang tidak bagus,” lanjutnya.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk membantu dunia usaha agar kembali tumbuh. Menurutnya, peningkatan permintaan menjadi kunci utama kebangkitan sektor usaha.
“Jadi makanya saya concern itu dan ingin membantu mereka (dunia usaha) semaksimal mungkin untuk tumbuh lagi. Sesuai dengan permintaan. Kenaikan permintaan karena kita ubah kebijakan di sini, maupun di Bank Sentral,” tandasnya.
Sementara itu, data portal Satu Data Kemnaker menunjukkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, yakni 17.234 orang atau 21,73 persen dari total pekerja terdampak. Jawa Tengah berada di posisi kedua dengan 14.005 orang, disusul Banten 9.216 orang, DKI Jakarta 5.710 orang, dan Jawa Timur 4.886 orang selama 11 bulan pertama 2025. (fajar)
