Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menanggapi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyebut pilkada langsung tak efektif. Herman menegaskan wacana perubahan sistem pilkada masih perlu dikaji secara mendalam.
"Untuk wacana Pilkada langsung atau DPRD, tim kami sedang mendalami dan mengkajinya, idealnya kami harus bertanya kepada rakyat melalui survey terkait dengan pilihan ini, sebagaimana yang pernah kami lakukan pada tahun 2014," kata Herman kepada wartawan, Kamis (25/12/2025).
"Pada saat itu rapat paripurna DPR telah memutuskan pilkada oleh DPRD namun reaksi masyarakat begitu masif dan atas kehendak rakyat itulah presiden mengeluarkan peraturan pengganti UU yang mengembalikan pilkada secara langsung," ujarnya.
Herman mengatakan saat ini Demokrat belum membahas terlalu jauh terkait persoalan politik. Dia mengatakan partainya masih fokus terhadap penanganan bencana.
"Saat ini kami belum berbicara masalah politik, karena memahami situasi dan kondisi masyarakat banyak yang sedang terkena bencana alam, dan tentu membutuhkan bantuan dan kebersamaan," ujarnya.
Namun, Herman menegaskan konstitusi memberikan landasan bagi pilkada yang demokratis. Dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (4), kepala daerah diatur harus dipilih secara demokratis, meski mekanisme pemilihannya diatur lebih lanjut dalam undang-undang.
"Tentu idelanya dipilih rakyat secara langsung. Namun jika ada pertimbangan-pertimbangan yang kuat dan rasional, tentu tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan dalam tata cara pemilihan kepala daerah," tuturnya.
Sebelumnya, Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendukung sistem pemilu agar diubah. PKB ingin Gubernur ditunjuk oleh Presiden RI, sedangkan bupati-wali kota dipilih oleh DPRD kabupaten/kota.
Cak Imin juga menyebut semua partai di parlemen setuju pilkada langsung tidak efektif dan tidak produktif.
"Perbaikan sistem, ya alhamdulillah semua partai menyadari banyak sistem pemilihan umum dalam paket-paket pemilihan umum yang tidak produktif," kata Cak Imin usai membuka Muswil PKB Jatim 2025 di Hotel JW Marriott Surabaya, Jumat (19/12).
Cak Imin menegaskan PKB akan mengevaluasi pilkada langsung, termasuk sistem-sistem pemilu saat ini yang tidak efektif.
"Pilkada langsung tidak produktif dan banyak sistem demokrasi yang tidak efektif, akan kita evaluasi," tambahnya.
(amw/eva)
