Satu Bulan Pascabencana Sumatera, Bagaimana Kondisinya? 

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS – Satu bulan pascabencana banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera, upaya pencarian korban dan pembukaan akses transportasi yang terputus belum tuntas. Di tengah kondisi itu, pemerintah berjanji mempercepat langkah tanggap darurat dan pemulihan bencana.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) , hingga Kamis  (25/12/2025), jumlah korban tewas akibat bencana tercatat sebanyak 1.135 jiwa dan 173 orang lainnya masih hilang. Dari jumlah itu, jumlah korban meninggal di Aceh tercatat 503 jiwa, Sumatera Utara sebanyak 371 jiwa, dan Sumatera Barat 261 jiwa.

Adapun korban hilang terbanyak berada di Sumbar, yakni mencapai 72 orang, Sumut 70 orang, dan Aceh 31 orang. Sementara jumlah pengungsi sebanyak 489.864 jiwa, dengan jumlah terbanyak berada di Aceh, yaitu mencapai 466.667 jiwa.

Dari 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana, sebanyak 23 daerah masih berstatus tanggap darurat. Dari jumlah itu, sebanyak 12 daerah berada di Aceh, 7 daerah berada di Sumut, dan 4 daeah lainnya di Sumbar.

Adapun daerah yang sudah menetapkan status transisi darurat ke pemulihan sebanyak 13 kabupaten/kota, dengan rincian 4 daerah di Aceh, 5 daerah di Sumut, dan 4 daerah di Sumbar.

Satu bulan pascabencana, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya terus bekerja melakukan upaya percepatan penanganan dan pemulihan bencana.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, dia sedang berada di Aceh bersama Kepala BNPB Suharyanto dan jajaran pemerintah daerah beserta instansi terkait lainnya untuk meninjau penanganan bencana Sumatera. Dia menekankan, kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana harus segera dipenuhi dan pemulihan dilakukan secepatnya.

“Kami hadir untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan dan tetap dijalankan, tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini, tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana,” kata Pratikno saat menggelar konferensi pers dari Aceh yang disiarkan secara daring, pada Kamis (25/12/2025) sore.

Menurut dia, sejumlah aspek yang menjadi prioritas pemerintah dalam penanganan bencana Sumatera, antara lain distribusi logistik, pembangunan hunian sementara dan pemulihan akses transportasi. Selain itu, pemerintah juga berupaya memulihkan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan.

Pratikno memastikan, stok logistik untuk korban bencana memadai dan berlimpah. Saat ini, petugas gabungan dan tim relawan terus terus berupaya mendistribusikan logistik, terutama untuk menjangkau daerah yang masih terisolasi.

Di Kabupeten Aceh Tengah dan Bener Meriah, misalnya, aparat TNI/Polri dan para relawan menggunakan motor trail untuk mendistribusikan logistik ke daerah yang terisolasi.

Saat ini, pembangunan huntara di tiga provinsi yang terdampak bencana sudah mulai berjalan. Di Sumbar misalmya, pembangunan huntara sudah dilakukan di 6 kabupaten/kota, Sumut di 3 kabupaten/kota, dan Aceh di 1 kabupaten/kota. Rencana pembangunan huntara di sejumlah daerah lain juga terus dimatangkan.

Dia menyebut, salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan huntara adalah menyiapkan lahan. Di beberapa titik, pemerintah perlu melakukan relokasi dan memastikan lahan pembanguanan huntara aman dari risiko bencana serupa di masa depan.

Sementara terkait perbaikan akses transportasi dan konektivitas, perbaikan 72 ruas jalan sudah berfungsi dari total 81 ruas jalan yang rusak. Adapun 9 ruas jalan lainnya masih dalam proses penanganan dan akan terus dipercepat agar distribusi logistik  semakin lancar.

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan para relawan juga terus mempercepat pemulihan rumah sakit dan puskesmas di wilayah terdampak. Secara umum, seluruh RS milih pemerintah sudah beroperasi kendati belum optimal. Ratusan puskesmas di wilayah terdampak juga telah beroperasi kembali.

Pratikno juga menyampaikan capan terima kasih pada seluruh dokter dan relawan dari berbagai daerah yang berjibaku untuk melayani masyarakat di wilayah terdampak bencana.

Di sektor pendidikan, pemerintah membersihkan dan merevitalisasi fasilitas agar sekolah dapat beroperasi pada awal Januari 2026. Di Aceh, sudah ada sekitar 65 persen sekolah telah siap beroperasi kembali. Adapun di Sumut dan Sumbar, tingkat kesiapan operasional sekolah sudah mendekati 90 persen.

Dia menambahkan, pemerintah juga serius memulihkan kondisi ekologi di Sumatera dengan menindak tegas pihak-pihak yang terindikasi melakukan kerusakan lingkungan.

“Menteri kehutanan telah mencabut izin pemanfaatan lahan dalam skala besar, termasuk jutaan hektar izin perkebunan sawit dan izin pemanfaatan kayu hasil hutan. Demikian juga menteri lingkungan hidup telah melakukan segel terhadap aktivitas lima perusahaan tambang besar yang dianggap berisiko memicu kerusakan lingkungan,” paparnya.

Dia menegaskan, Presiden Prabowo telah memberikan arahan yang jelas penanganan bencana di Sumatera. Presiden meminta seluruh kementerian dan pemerintah daerah terus bekerja tanpa henti dan mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk percepatan penanganan bencana sampai kehidupan mayarakat kembali pulih, bahkan menjadi lebih baik.

Dalam kesepatan itu, dia juga masyarakat untuk tetap waspada cuaca ekstrem. BMKG memperkiarakan hujan akan turun dalam intesitas yang tergolong ringan dalam sepekan ke depan. Masyarakat harus waspada, terutama yang bermukim di dekat sungai yang mengalami pendangkalan karena tanah longsor.

Pratikno juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus bahu membahu dan membantu masyarakat yang terdampak bencana. Masyarakat juga diajak untuk menyambut tahun 2026 dengan suasana penuh keprihatinan dan penuh harapan untuk bangkit bersama membangun Indonesia menjadi lebih baik.

Kepala Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, upaya pemulihan infrastruktur pendidikan akan diupayakan semaksimal mungkin menjelang masuknya masa pembelajaran pada awal Januari 2026.

Hal ini penting agar anak-anak usia sekolah bisa kembali menjalani aktivitas pembelajaran sehingga menjadi dukungan psikosisial bagi para korban bencana.

Saat ini, distribusi logsitik juga terus dilakukan melalui jalur darat maupun udara. Pada Kamis (25/12/2025), distribusi logistik di Aceh sebanyak 37,4 ton, Sumut 8,7 ton, dan Sumbar 6,1 ton.

Abdul menambahkan, perbaikan jembatan ditargetkan bisa selesai pada 30 Desember 2025. Perbaikan akses jalan yang sudah tuntas,  antara lain pembukaan jalan di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Bireuen. Ruas jalan dari Takengon menuju Bireuen juga sudah dilalui.

Sementara terkait hunian sementara, pemerintah juga berkomitmen untuk terus mempercepat proses pembangunan. Di Aceh, ada 10 kabupaten/kota yang membangun huntara. Satu daerah di antaranya akan dibangun oleh pemerintah daerah karena unit yang dibutuhkan relatif kecil, hanya 12 unit.

Di Sumut dan Sumbar, pembangunan huntara juga terus dilakukan di lahan yang sudah ditentukan, Sejumlah unit sudah selesai dibangun untuk dijadikan contoh di sejumlah titik lain.