Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 menjadi Rp 5,72 juta. Ketua Fraksi NasDem DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter meminta Pemprov memberikan subsidi untuk bahan pokok hingga memperluas jaminan sosial untuk pekerja.
"Terkait penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2026 sebesar Rp 5,72 juta atau naik 6,17 persen, Fraksi Partai NasDem memandang kebijakan ini sebagai upaya mencari titik keseimbangan antara perlindungan daya beli pekerja dan keberlangsungan dunia usaha di Jakarta," kata Jupiter kepada wartawan, Jumat (26/12/2025).
Serikat buruh sebelumnya meminta agar UMP Jakarta naik jadi Rp 5,8 juta. Jupiter mengaku memahami tuntutan butuh tersebut.
"Kami memahami aspirasi serikat buruh yang berharap kenaikan hingga Rp 5,8 juta, karena tekanan biaya hidup di Jakarta memang masih tinggi. Aspirasi tersebut adalah bagian penting dari demokrasi ketenagakerjaan dan patut dihargai," katanya.
"Di sisi lain, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi, produktivitas, serta kemampuan pelaku usaha, khususnya UMKM dan sektor padat karya. Oleh karena itu, keputusan kenaikan 6,17 persen ini kami lihat sebagai langkah moderat yang diambil melalui mekanisme dan formula yang berlaku," lanjutnya.
Minta Jaminan Sosial DiperluasUsai kenaikan UMP ini, NasDem menilai sejumlah hal harus dilakukan Pemprov Jakarta untuk pekerja. Dia meminta adanya subsidi bahan pokok hingga perluasan jaminan sosial untuk pekerja.
"Yang harus dilakukan oleh Gubernur adalah mempertimbangkan kondisi yaitu mendorong agar harga kebutuhan pokok itu jangan sampai meningkat. Contoh misalnya kayak di pasar menjelang tahun baru harga cabai naik, harga daging naik, nah itulah subsidi pangan yang harus dikedepankan, sehingga anggaran di Jakarta yang sangat besar itu bisa dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat maupun buruh. Subsidi pangan itu harus berjalan," kata dia.
Jupiter juga meminta agar Pemprov Jakarta tetap mempertahankan tarif transportasi publik yang terjangkau. Menurutnya transportasi publik itu harus murah sehingga meringankan pekerja.
"Yang penting transportasi publik itu harus murah, sehingga dengan kenaikan UMP ini para buruh, kemudian para pekerja, jadi pemerintah itu hadirlah untuk memberikan kesejahteraan ke mereka," katanya.
Jupiter berharap pengupahan ini tidak hanya berhenti di besaran UMP. Menurutnya, harus diiringi dengan perluasan jaminan sosial hingga pengendalian harga bahan pokok.
"Ke depan, Fraksi NasDem mendorong agar kebijakan pengupahan tidak hanya berhenti pada angka UMP, tetapi juga diiringi dengan pengendalian harga kebutuhan pokok, peningkatan transportasi publik harga yang terjangkau, serta perluasan jaminan sosial, sehingga manfaat kenaikan UMP benar-benar dirasakan pekerja dan keluarganya," katanya.
"Fraksi NasDem akan terus mengawal kebijakan ketenagakerjaan agar tetap berpihak pada kesejahteraan pekerja tanpa menghambat iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Jakarta," lanjutnya.
(lir/idh)
