Banjir Susulan Terjadi di Sumatera Sesuai Prediksi Prof. Dwikorita Karnawati, Usul Inspeksi Menyeluruh di Wilayah Hulu DAS

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Prediksi pakar kebencanaan sekaligus Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada, Prof. Dwikorita Karnawati, bahwa bencana longsor dan banjir bandang susulan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat masih sangat mungkin terjadi, khususnya selama musim hujan masih berlangsung.

“Salah satu upaya mitigasi yang mendesak dan perlu segera dilakukan menurutnya adalah mengurangi risiko terjadinya banjir bandang susulan,” ungkapnya, dikutip pada Jumat (26/12).

Langkah ini menurutnya dapat ditempuh melalui inspeksi menyeluruh di wilayah hulu DAS, khususnya untuk mengecek sisa endapan longsor, material rombakan, dan kayu-kayu yang masih tertahan di lereng maupun alur sungai pada elevasi tinggi. Sebab, endapan tersebut berpotensi menyumbat aliran sungai saat atau setelah hujan lebat.

“Jika sumbatan alami ini jebol, maka dapat memicu banjir bandang ke wilayah hilir dan dataran rendah, yang berisiko menambah korban jiwa serta merusak infrastruktur yang sedang maupun telah dibangun,” katanya.

Selain inspeksi dan pengecekan, upaya mitigasi segera juga perlu dilakukan dengan mengalirkan atau menyudet sumbatan sedimen di hulu alur sungai ke arah hilir secara terkontrol, agar tidak berkembang menjadi banjir bandang.

“Dalam jangka menengah, perlu dibangun check dam secara berjenjang dari hulu hingga kaki gunung untuk mengendalikan kecepatan dan volume sedimen yang mengalir ke hilir, sehingga daya rusak aliran sedimen banjir bandang dapat diminimalkan,” terang mantan Kepala BMKG itu.

Di sisi lain, pembersihan sedimen, lumpur, gelondongan kayu, serta bangkai hewan pada lahan dan sarana prasarana kehidupan—seperti jalan, saluran irigasi, dan rumah—perlu segera dilakukan.

Langkah ini penting agar fasilitas yang masih memungkinkan dapat segera difungsikan kembali, setidaknya sebagai hunian dan prasarana sementara, sambil menunggu penyediaan hunian tetap (Huntap) dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh serta pemetaan ulang zona bahaya ke depan dan tingkat kerusakan lingkungan saat ini. Mekanisme dan penyebab bencana harus dikaji melalui fact-finding langsung di lapangan, kemudian disimulasikan kembali dengan pemodelan fisika-matematis yang divalidasi dan diverifikasi menggunakan data empiris.

Dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, keterlibatan aktif pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di daerah—termasuk relawan, organisasi non pemerintah (NGO), sektor swasta, akademisi, serta masyarakat lokal yang tidak terdampak langsung perlu dioptimalkan.

Pelibatan ini dilakukan melalui dialog yang intensif, penguatan pemahaman terhadap kearifan dan pengetahuan lokal, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Pendekatan partisipatif tersebut penting untuk menjamin efektivitas dan relevansi pemulihan, sehingga hunian serta sarana prasarana yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan, kondisi sosial, dan tradisi budaya setempat,” katanya.

Mengingat luasnya wilayah terdampak serta kompleksitas tantangan rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus ditangani secara cepat dan tepat, Dwikorita mengusulkan diperlukan pembentukan suatu badan khusus yang fokus pada pemulihan kehidupan dan penghidupan pasca bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Model kelembagaan ini dapat mencontoh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh pasca tsunami 2004, dengan kepemimpinan yang kuat serta didukung sumber daya manusia yang cekatan, taktis, dan berpengalaman, yang telah teruji dalam penanganan berbagai bencana besar di Indonesia. (Pram/fajar)