Pantau - Pemerintah Amerika Serikat menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi pembicaraan damai antara Kamboja dan Thailand, menyusul pecahnya kembali bentrokan militer di perbatasan kedua negara sejak awal Desember 2025 yang telah menewaskan puluhan warga dan memaksa lebih dari satu juta orang mengungsi.
Bentrokan Berdarah Dipicu Ledakan RanjauKonflik militer kembali pecah pada 8 Desember 2025 akibat ledakan ranjau yang melukai sejumlah tentara Thailand di perbatasan.
Sejak itu, serangkaian bentrokan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari kedua belah pihak.
Dari pihak Thailand, 23 tentara dan satu warga sipil tewas, serta 41 warga sipil meninggal akibat dampak kolateral.
Sementara di pihak Kamboja, tercatat 31 warga sipil tewas.
Diperkirakan hampir satu juta orang telah mengungsi dari wilayah perbatasan akibat eskalasi konflik ini.
AS Siap Fasilitasi Dialog, Hun Manet Tegaskan Komitmen DamaiMenteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menelepon Perdana Menteri Kamboja Hun Manet pada 25 Desember 2025.
Dalam percakapan tersebut, Rubio menyampaikan keprihatinan mendalam dari Presiden Donald Trump atas kekerasan yang terjadi, serta menyatakan kesiapan Amerika Serikat untuk menjadi fasilitator dialog damai antara Kamboja dan Thailand.
Sebelumnya, kedua negara telah menandatangani Perjanjian Perdamaian Kuala Lumpur pada Oktober 2025 saat KTT ASEAN, namun implementasinya tertunda akibat insiden ranjau dan bentrokan baru.
PM Hun Manet menyatakan tetap berkomitmen pada perjanjian tersebut dan berharap solusi bilateral dapat segera tercapai.
Perundingan Militer Dimulai, Dialog Lanjutan DijadwalkanPerundingan militer pertama antara kedua negara sejak konflik pecah kembali digelar pada 24 Desember 2025 di Chanthaburi, Thailand.
Pertemuan itu berlangsung kurang dari satu jam, namun dinilai sebagai langkah awal menuju jalur diplomatik.
Dialog lanjutan dijadwalkan berlangsung hari ini, Jumat, 26 Desember 2025.
Amerika Serikat disebut berperan aktif karena memiliki pengaruh diplomatik yang kuat di Asia Tenggara, serta telah mendukung perjanjian damai sebelumnya bersama PM Malaysia Anwar Ibrahim.
