Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mempercepat pembersihan tumpukan kayu gelondongan dan material limbah yang terbawa banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra. Langkah ini dilakukan untuk memulihkan fungsi lingkungan, membuka kembali akses publik, serta mengurangi risiko lanjutan pascabencana.
Kegiatan pembersihan dilaksanakan secara terpadu oleh unit pelaksana teknis (UPT) Kemenhut bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, mitra swasta, relawan, dan masyarakat setempat. Fokus utama diarahkan pada lokasi-lokasi dengan konsentrasi timbunan kayu tinggi yang mengganggu permukiman, fasilitas umum, serta kawasan pesisir.
Di Aceh Tamiang dan Aceh Utara, pembersihan difokuskan di kawasan Pesantren Darul Mukhlisin dan wilayah Langkahan. Tim gabungan mengerahkan ratusan personel serta puluhan unit alat berat untuk mempercepat pemulihan lingkungan dan fasilitas publik yang terdampak banjir dan longsor.
Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) Subhan menyampaikan bahwa pembersihan dilakukan secara intensif, termasuk hingga malam hari.
“Pembersihan tidak hanya menyasar tumpukan kayu, tetapi juga ruang belajar, rumah ibadah, dan akses vital masyarakat. Hingga saat ini progres pembersihan di lingkungan pesantren telah mencapai sekitar 65 persen, dan kegiatan terus kami percepat dengan dukungan lintas pihak,” ujar Subhan, dikutip dari siaran pers Jumat (26/12/2025).
Ia menambahkan, tim Manggala Agni, BBTNGL, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) turut membersihkan ruang belajar serta fasilitas wudu masjid. Selain itu, pengukuran dan penghitungan kayu limbah dilakukan sebelum material diangkut ke lokasi penampungan akhir sesuai ketentuan.
Baca Juga
- KLH Wajibkan Rest Area Kelola Sampah, Antisipasi Lonjakan Selama Nataru
- BMKG Peringatkan Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Daerah selama Libur Nataru
- Jejak Krisis Iklim dalam Kerugian Ekonomi Masif Bencana Sumatra
Sementara itu, di Sumatra Utara, Kemenhut berpartisipasi aktif mendukung kegiatan pembersihan tumpukan kayu dan material limbah bencana yang dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Pemerintah Daerah. Kegiatan berlangsung di Desa Aek Ngadol, Desa Garoga, dan Desa Huta Godang dengan melibatkan lintas unsur, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, mitra swasta, relawan, dan masyarakat.
Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatra Utara, Novita Kusuma Wardani, menyampaikan bahwa keterlibatan Kemenhut difokuskan pada dukungan teknis, personel, dan pendampingan lapangan sesuai kewenangan.
“Kemenhut melalui BBKSDA Sumatera Utara ikut berpartisipasi mendukung Satgas, terutama dalam pembersihan di sekitar permukiman warga dan fasilitas umum, serta pendampingan teknis agar kegiatan berjalan aman dan tertib,” ujar Novita.
Ia menambahkan, sinergi lintas pihak menjadi kunci percepatan pemulihan wilayah terdampak. “Dengan komando Satgas, seluruh unsur bergerak bersama agar akses vital, fasilitas pendidikan, dan lingkungan permukiman dapat segera pulih dan kembali dimanfaatkan masyarakat,” tambahnya.
Di Sumatra Barat, pembersihan material kayu dilakukan di kawasan pantai Kota Padang oleh rimbawan yang terdiri dari UPT Kemenhut, Manggala Agni, dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Sejak 20 hingga 25 Desember 2025, area pantai sepanjang 5,6 kilometer ke arah utara berhasil dibersihkan dari tumpukan kayu dan serpihan limbah bencana.
Kepala BKSDA Sumatra Barat, Hartono, menyampaikan bahwa pembersihan dilakukan dengan kombinasi penggunaan alat berat dan gotong royong.
“Material kayu besar ditangani menggunakan alat berat dan dijauhkan dari bibir pantai, sementara serpihan kayu dibersihkan secara manual. Di area dengan aktivitas nelayan, kayu telah dinaikkan ke daratan dan dirapikan untuk dikelola oleh masyarakat,” ujar Hartono.
Ia menambahkan, pembersihan akan dilanjutkan ke lokasi berikutnya melewati kawasan cemara hingga ke muara Penjalinan, dengan pendekatan serupa untuk memastikan keselamatan personel dan efektivitas penanganan.
Kemenhut menegaskan seluruh kegiatan pembersihan kayu limbah bencana dilakukan secara terkoordinasi, aman, dan berkelanjutan, sekaligus menyiapkan mekanisme pengelolaan kayu terbawa banjir bersama pemerintah daerah dan para pihak terkait. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Kemenhut dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana Sumatra serta mendukung keselamatan dan keberlanjutan aktivitas masyarakat.
