Moskow (ANTARA) - China menentang blokade minyak Venezuela dan penyitaan kapal tanker karena bisa mengganggu pasar energi dunia dan menimbulkan risiko keamanan.
"Pencegatan sewenang-wenang terhadap kapal tanker negara lain tidak hanya mengganggu pasar energi internasional, tetapi juga bisa menimbulkan risiko keamanan lainnya," kata He pada Kamis (26/12).
China dengan tegas menentang penyalahgunaan sanksi sepihak dan "yurisdiksi lengan panjang," katanya, merujuk pada tindakan sebuah negara untuk memperluas kekuasaan hukumnya ke negara lain.
"Venezuela dan negara lain memiliki hak penuh untuk melakukan kerja sama perdagangan dan ekonomi dalam kerangka hukum internasional. Hal itu normal, masuk akal, dan sah, serta harus dihormati," kata He.
Pada 17 Desember, Presiden AS Donald Trump menyatakan pemerintah Venezuela sebagai "organisasi teroris asing" dan mengumumkan blokade total terhadap seluruh kapal tanker minyak yang dikenai sanksi dan menuju atau keluar dari Venezuela.
Trump juga menyatakan AS tidak akan membiarkan "rezim yang bermusuhan untuk mengambil minyak, tanah, atau aset lain milik kami, yang semuanya harus dikembalikan kepada Amerika Serikat."
AS berdalih kehadiran militernya di kawasan Karibia untuk memberantas perdagangan narkoba. Sejak awal September, Trump mengizinkan serangan terhadap kapal yang diduga terlibat perdagangan narkoba di lepas pantai Venezuela.
Pada November, Trump menyebut kepemimpinan Presiden Venezuela Nicolas Maduro akan segera berakhir, tetapi menegaskan bahwa negaranya tidak punya niat untuk berperang dengan Venezuela.
Venezuela menilai tindakan AS tersebut sebagai provokasi untuk mengganggu stabilitas kawasan dan pelanggaran terhadap perjanjian internasional mengenai status Karibia sebagai wilayah demiliterisasi dan bebas nuklir.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti
Baca juga: Pakar PBB kecam blokade maritim AS terhadap Venezuela
Baca juga: Rusia sebut blokade AS terhadap Venezuela sebagai agresi nyata
"Pencegatan sewenang-wenang terhadap kapal tanker negara lain tidak hanya mengganggu pasar energi internasional, tetapi juga bisa menimbulkan risiko keamanan lainnya," kata He pada Kamis (26/12).
China dengan tegas menentang penyalahgunaan sanksi sepihak dan "yurisdiksi lengan panjang," katanya, merujuk pada tindakan sebuah negara untuk memperluas kekuasaan hukumnya ke negara lain.
"Venezuela dan negara lain memiliki hak penuh untuk melakukan kerja sama perdagangan dan ekonomi dalam kerangka hukum internasional. Hal itu normal, masuk akal, dan sah, serta harus dihormati," kata He.
Pada 17 Desember, Presiden AS Donald Trump menyatakan pemerintah Venezuela sebagai "organisasi teroris asing" dan mengumumkan blokade total terhadap seluruh kapal tanker minyak yang dikenai sanksi dan menuju atau keluar dari Venezuela.
Trump juga menyatakan AS tidak akan membiarkan "rezim yang bermusuhan untuk mengambil minyak, tanah, atau aset lain milik kami, yang semuanya harus dikembalikan kepada Amerika Serikat."
AS berdalih kehadiran militernya di kawasan Karibia untuk memberantas perdagangan narkoba. Sejak awal September, Trump mengizinkan serangan terhadap kapal yang diduga terlibat perdagangan narkoba di lepas pantai Venezuela.
Pada November, Trump menyebut kepemimpinan Presiden Venezuela Nicolas Maduro akan segera berakhir, tetapi menegaskan bahwa negaranya tidak punya niat untuk berperang dengan Venezuela.
Venezuela menilai tindakan AS tersebut sebagai provokasi untuk mengganggu stabilitas kawasan dan pelanggaran terhadap perjanjian internasional mengenai status Karibia sebagai wilayah demiliterisasi dan bebas nuklir.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti
Baca juga: Pakar PBB kecam blokade maritim AS terhadap Venezuela
Baca juga: Rusia sebut blokade AS terhadap Venezuela sebagai agresi nyata
