PDIP Tidak Berubah Sejak 2024, Ingin Pilkada Secara Langsung

jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli menyebutkan sikap partainya sejak 2024 tidak pernah berubah terkait sistem pilkada, yakni pemilihan dilakukan langsung. 

Hal demikian dikatakan Guntur menjawab usul Golkar yang menginginkan sistem pilkada diubah dari langsung menjadi melalui DPRD.

BACA JUGA: PDIP Serukan Solidaritas untuk Korban Bencana di Momentum Natal

"Sikap PDI Perjuangan tidak berubah dari tahun 2014, PDI Perjuangan tetap ingin Pilkada langsung dan menolak wacana Pilkada melalui DPRD," ujar dia melalui x akun @GunRomli seperti dikutip, Jumat (26/12).

Dia mengatakan masalah yang muncul dalam pilkada secara langsung seharusnya diperbaiki, bukan mengubah sistem pemilihan. 

BACA JUGA: Sambut Natal, Elite PDIP Singgung Keteladanan Nabi Isa AS Soal Kepedulian Sosial

"Kalau pun ada masalah, itu yang harus diperbaiki," lanjut Guntur.

Dia menuturkan PDIP sendiri telah berupaya menyelesaikan mahalnya biaya politik dengan tidak meminta mahar ke kandidat.

BACA JUGA: Bonnie Triyana Tegaskan Komitmen PDIP Kawal Dana Pendidikan di Lebak

Guntur kemudian menyinggung soal rekomendasi yang diberikan PDIP bagi Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem tanpa meminta mahar.

"Mualem Gub Aceh, dapat rekomendasi dari PDI Perjuangan tanpa bayar sedikit pun. Bisa dicek ke Mualem," kata dia.

Sebelumnya, Partai Golkar mengusulkan pelaksanaan pilkada melalui DPRD setelah parpol berkelir kuning itu menggelar Rapimans 2025.

"Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem Proporsional Terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata Kelola untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil," kata Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan persnya, Minggu (21/12).

Selain pemilihan tak langsung, Golkar dalam Rapimnas juga mengusulkan pembentukan koalisi permanen demi menjaga stabilitas pemerintahan.

"Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden, tetapi dilembagakan sebagai

bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan," ujar Bahlil. (ast/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Usul Pilkada Melalui DPRD, Said PDIP Singgung Selera Politik Sesaat