Mendag: RI Kebut Perjanjian Dagang dengan Afrika Selatan-Amerika Latin pada 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan, pemerintah akan mengebut berbagai perjanjian dagang internasional untuk membuka akses pasar baru ke kawasan Afrika, Amerika Latin, hingga Timur Tengah pada 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan sejumlah perjanjian bilateral dan regional yang dinilai strategis untuk mendorong kinerja perdagangan luar negeri Indonesia.

“Tahun depan kita kejar yang GCC [Gulf Cooperation Council] dengan Timur Tengah. Kemudian, Amerika Latin sama Afrika. Itu ada beberapa bilateral dengan Afrika Selatan. Kemudian, juga Inggris dan Meksiko yang bilateral,” kata Budi dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

Budi mengungkapkan, hingga saat ini, Indonesia telah memiliki total 20 perjanjian internasional dan 19 lainnya masih dalam tahap proses.

Secara terperinci, pemerintah Indonesia dan Uni Eropa telah menandatangani dokumen penyelesaian substansial perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA) pada 23 September 2025.

Kemudian, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia—Peru (Indonesia—Peru CEPA/IP—CEPA) dan perjanjian Indonesia—Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA—CEPA).

Budi menambahkan, pemerintah juga akan menandatangani perundingan Indonesia—Tunisia Preferential Trade Agreement (IT—PTA) pada Januari 2026 di Indonesia.

Indonesia, sambung dia, juga telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas Indonesia–Eurasian Economic Union (I—EAEU) pada 21 Desember 2025 di Saint Petersburg, Rusia. Penandatanganan Indonesia–EAEU melibatkan lima negara, yakni Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, dan Armenia.

Lebih lanjut, Budi menegaskan, pemerintah tidak menunggu proses ratifikasi rampung untuk mulai menggerakkan aktivitas bisnis. Sejumlah langkah akselerasi disiapkan, termasuk pembentukan Business Council dan penyelenggaraan business forum.

Dia mengatakan, sejumlah langkah ini dilakukan untuk memudahkan komunikasi antara pelaku usaha Indonesia dengan mitra dagang. “Jadi semua sudah siap meskipun belum diimplementasikan, jadi sekarang sudah masing-masing akan mencari partner,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pembukaan pasar baru sejalan dengan upaya pemerintah menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi nasional.

“Jadi pemerintah menjaga daya beli dalam negeri. Kemudian, melihat membuka pasar, kemudian sekaligus juga menjaga ketahanan ekonomi di dalam negeri, tetapi di pihak lain kita membuka pasar luar yang baru, termasuk EAEU,” ujar Airlangga.

Airlangga menuturkan, perjanjian dagang tersebut membuka peluang besar bagi pengusaha nasional, termasuk UMKM, untuk menembus pasar global dengan tarif yang semakin kompetitif.

“Kepada para pengusaha Indonesia supaya bisa juga mengisi pasar luar dengan bea masuk rata-rata sudah nol. Jadi terbuka kesempatan bagi Indonesia termasuk UMKM, juga untuk mengakses pasar global secara lebih kompetitif,” tutupnya.