FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim Polri), Susno Duadji kembali menyindir Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penegakan hukum yang adil di negeri ini.
Salah satunya yang dia soroti adalah sikap Kejaksaan yang melakukan pembiaran terhadap terpidana Silfester Matutina, dimana hingga kini kejaksaan tidak melakukan penangkapan atau eksekusi atas putusan yang sudah inkrah itu sejak 6 tahun belakangan.
Susno Duadji tidak menampik jika reputasi kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi belakangan ini cukup bagus di mata masyarakat. Hanya saja, reputasi tersebut dinilai tercoreng akibat pembiaran terhadap terpidana yang dikenal dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
“Reputasi kejaksaan yg bagus; tercorweng oleh pembiaran tidak menangkap Napi Silfes-ter Matutina selama 6 thn,” tandas Susno Duadji melalui akun media sosialnya, Jumat (26/12).
Sebelumnya, pegiat media sosial, Chusnul Chotimah juga merespons aksi Kejaksaan Agung (Kejagung) memamerkan tumpukan uang sitaan kepada Presiden, Prabowo Subianto.
Dikatakan Chusnul, langkah tersebut tidak mencerminkan keberanian penegakan hukum secara menyeluruh.
Ia menegaskan bahwa Kejagung terkesan tebang pilih dalam menangani kasus hukum. “Tapi nangkap Silfester ga mampu,” ujar Chusnul di X @ch_chotimah2 (25/12/2025).
Chusnul bilang, pameran uang sitaan justru memunculkan kesan bahwa aparat penegak hukum lebih mengedepankan pencitraan ketimbang penindakan yang adil dan konsisten. “Artinya ini cuma pencitraan aja,” tandasnya.
Sorotan juga sebelumnya datang dari pegiat media sosial, Herwin Sudikta. Ia menyebut langkah Kejagung memamerkan uang sitaan menimbulkan ironi di tengah masih lemahnya penegakan hukum terhadap sejumlah figur kontroversial.
Dikatakan Herwin, penegakan hukum tidak cukup hanya ditunjukkan melalui angka fantastis hasil sitaan, tetapi juga harus tercermin dari keberanian aparat menindak semua pihak tanpa pandang bulu.
“Agak ironis ketika Jaksa Agung memastikan Rp6,6 triliun disebut sebagai hasil penegakan hukum,” kata Herwin kepada fajar.co.id, Kamis (25/12/2025).
Ia membandingkan pameran uang sitaan tersebut dengan kasus lain yang belum tersentuh hukum secara serius. Salah satunya menyangkut Silfester Matutina.
“Sementara Silfester Matutina masih bisa tertawa terbahak sambil mengangkangi hukum tanpa konsekuensi apa pun,” sesalnya.
Kata Herwin, publik tidak hanya membutuhkan simbol keberhasilan penegakan hukum berupa tumpukan uang, tetapi juga keadilan yang dirasakan secara nyata.
“Kalau hukum benar-benar ditegakkan, seharusnya yang ditegakkan bukan cuma angka, tapi juga keadilan,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan agar penegakan hukum tidak terjebak pada pencitraan administratif semata.
Sebelumnya, Kejagung kembali menyedot perhatian publik dengan aksi memamerkan tumpukan uang sitaan bernilai fantastis.
Kali ini, uang pecahan Rp100 ribu yang disusun menyerupai “menara” itu mencapai total Rp6.625.294.190.469,74 atau sekitar Rp6,6 triliun.
Informasi yang beredar menyebutkan, tumpukan uang tersebut diserahkan kepada negara dan prosesnya akan disaksikan langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Uang bernilai triliunan rupiah itu merupakan hasil pengumpulan dari berbagai perkara hukum.
Di antaranya berasal dari kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) serta rampasan negara dari sejumlah tindak pidana, termasuk kasus korupsi dan pencucian uang. (fajar)
