BMKG mendeteksi bibit siklon tropis 96S terbentuk di Samudra Hindia sebelah selatan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berpotensi memicu cuaca ekstrem. Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, minta pemerintah tak abaikan peringatan dini BMKG.
"Kami di Komisi VIII Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada BMKG atas pemantauan dan peringatan dini yang disampaikan kepada publik secara transparan dan akurat. Informasi ini sangat krusial, terutama pada periode akhir tahun ketika dinamika atmosfer cenderung lebih aktif," kata Selly kepada wartawan, Sabtu (27/12/2025).
Selly menyebut kewaspadaan mengantisipasi potensi cuaca ekstrem bukan hanya tugas BMKG atau pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, lembaga penyelenggara mitigasi bencana, serta masyarakat.
"Informasi peringatan dini harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di tingkat lokal. Pemerintah daerah di wilayah yang disebutkan berpotensi terdampak perlu segera mengaktifkan posko kesiapsiagaan bencana, memperkuat sistem peringatan di tingkat desa/kelurahan, serta menyiapkan jalur evakuasi dan sarana/prasarana darurat," ucapnya.
Selly mengimbau pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama di bidang transportasi laut, pariwisata, dan pertanian, guna mengantisipasi gangguan pelayanan publik akibat cuaca ekstrem. Selain itu, potensi banjir hingga tanah longsor pun perlu diantisipasi.
"Bagi masyarakat umum, terutama yang berada di wilayah pesisir atau rawan bencana, hendaknya mengikuti informasi resmi BMKG secara berkala melalui kanal digital resmi, serta tidak mengabaikan panduan keselamatan ketika beraktivitas di luar ruangan atau di laut," ujar Selly.
"Masyarakat nelayan, pelaku pariwisata bahari, serta komunitas pesisir harus dipandu agar tetap waspada terhadap potensi meningkatnya tinggi gelombang laut dan angin kencang meskipun bibit siklon belum berkembang menjadi siklon tropis sepenuhnya," tambahnya.
Lebih lanjut, Selly menyebut peristiwa ini mengingatkan bahwa dinamika iklim global menuntut respons kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Dia mendorong percepatan penguatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, termasuk peningkatan kapasitas BMKG, BNPB, dan BPBD di seluruh daerah.
"Akhirnya, kami menegaskan bahwa pemerintah harus terus memperkuat rencana kontinjensi dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem, tidak menunggu hingga kejadian memburuk, tetapi dengan mitigasi yang komprehensif sejak dini. Upaya ini tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga menjaga produktivitas sosial-ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian cuaca yang semakin kompleks," imbuhnya.
(fas/dhn)
