Pos Indonesia menunjukkan perannya sebagai perpanjangan tangan negara melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Kota Padang dan berbagai wilayah di Sumatra Barat. Bukan hanya sebagai tempat pencairan, perusahaan juga mengantar bantuan langsung ke rumah para keluarga penerima manfaat (KPM) yang sakit, lanjut usia, atau memiliki keterbatasan fisik.
“Untuk Sumatera Barat, total penerima BLTS Kesra ada sekitar 245 ribu orang, tersebar di sembilan kantor. Khusus di Padang sendiri jumlahnya sekitar 34 ribu penerima,” ujar Executive General Manager (EGM) Kantorpos KCU Padang, Giri Andika.
Penetapan KPM berbasis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang diverifikasi kembali hingga tingkat kelurahan dan desa. Berdasarkan proses itu, Giri menyebut banyak penerima BLT Kesra adalah keluarga yang belum pernah menerima bantuan langsung tunai pada program-program sebelumnya.
“Sebagian besar penerima BLTS Kesra ini adalah data baru, artinya banyak yang sebelumnya belum pernah menerima bantuan,” kata Giri.
Secara nasional, BLTS Kesra merupakan program Kementerian Sosial RI yang dirancang sebagai bantuan tunai sementara guna menjaga daya beli keluarga rentan, terutama di tengah tekanan ekonomi dan kenaikan kebutuhan pokok.
Setiap KPM menerima bantuan tunai sebesar Rp900.000, disalurkan tanpa potongan, dengan sasaran utama, yaitu keluarga miskin dan rentan, lansia tidak produktif, keluarga dengan anggota sakit menahun atau disabilitas, warga yang belum terjangkau program bantuan reguler.
Layanan antar ke rumah diprioritaskan bagi KPM yang tidak mampu hadir karena kondisi kesehatan.
“Pos itu punya kelebihan. Kami bisa datang langsung ke rumah penerima. Tidak harus orangnya datang ke kantor. Ini sangat membantu masyarakat,” ujar Giri.
Penyaluran BLTS Kesra melibatkan koordinasi intens dengan dinas sosial provinsi dan kota. Jika ditemukan penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria, koreksi dilakukan melalui berita acara.
“Kami sering datang lebih dulu sebelum penyaluran dimulai. Bahkan dinas sosial menyampaikan, kalau memungkinkan, penyaluran bantuan lebih baik lewat pos karena informasinya jelas dan akuntabel,” ujarnya.
