GenPI.co - Penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman dihentikan KPK karena tidak ditemukan kecukupan bukti.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK memutuskan menghentikan kasus dugaan korupsi dalam pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi.
"Benar, KPK telah menerbitkan SP3 dalam perkara tersebut,” kata dia, dikutip Sabtu (27/12).
Hal ini termasuk izin usaha pertambangan operasi produksi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara 2007-2014 karena kurangnya alat bukti.
"Setelah dilakukan pendalaman pada tahap penyidikan, tidak ditemukan kecukupan bukti, sehingga KPK menerbitkan SP3 untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait," papar dia.
Meski begitu, Budi menyebut KPK berpeluang menyidik kembali dugaan korupsi mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman.
"Jika masyarakat memiliki kebaruan informasi yang terkait dengan perkara ini maka dapat menyampaikannya kepada KPK," ungkap dia.
Sebagai informasi, KPK menetapkan Aswad Sulaiman selaku Penjabat Bupati Konawe Utara 2007–2009 dan Bupati Konawe Utara 2011–2016 sebagai tersangka dugaan korupsi terkait pemberian izin kuasa pertambangan dan IUP pada 4 Oktober 2017.
KPK menduga tindakan Aswad Sulaiman mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,7 triliun.
Ini berasal dari penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum.
KPK juga menduga Aswad Sulaiman menerima dugaan suap hingga Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan.(ant)
Video viral hari ini:
