Buruh Tolak UMP, Ancam Gugat ke PTUN dan Demo di Jakarta 29-30 Desember

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggugat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di sejumlah wilayah.

Dua di antaranya adalah UMP DKI Jakarta dan UMSK Jawa Barat.

Tak hanya itu, KSPI juga akan menggelar demo di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat, pada 29-30 Desember 2025.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, dua langkah itu sudah disiapkan menyusul penolakan buruh terhadap penetapan UMP di sejumlah provinsi yang dianggap belum sesuai dengan rekomendasi.

Baca juga: UMP 2026 Naik, Serikat Pekerja: Belum Menjawab Kebutuhan Riil Buruh

"Langkah pertama, menggugat ke PTUN. Jadi UMP DKI 2026 akan digugat ke PTUN, UMSK Gubernur Jawa Barat akan digugat ke PTUN, dan beberapa UMK dan UMP provinsi lainnya," kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (27/12/2025).

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=PTUN, KSPI, demo buruh, Gugatan UMP 2026&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8yNy8xNTQ4MzQ4MS9idXJ1aC10b2xhay11bXAtYW5jYW0tZ3VnYXQta2UtcHR1bi1kYW4tZGVtby1kaS1qYWthcnRhLTI5LTMwLWRlc2VtYmVy&q=Buruh Tolak UMP, Ancam Gugat ke PTUN dan Demo di Jakarta 29-30 Desember§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

"Langkah kedua adalah aksi. Aksi besar-besaran. Serempak dua hari di Istana Negara dan atau di DPR RI. Aksi serempak dua hari di Istana Negara dan atau DPR RI pada tanggal 29 Desember 2025 dan dilanjutkan tanggal 30 Desember 2025 di tempat yang sama," imbuh Iqbal.

Iqbal menyampaikan, selain DKI Jakarta dan Jawa Barat, pihaknya juga akan melayangkan gugatan ke PTUN Sumatera Utara dan beberapa wilayah lain.

Sementara terkait demo dua hari berturut-turut, akan diikuti oleh ribuan buruh Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. 

Baca juga: UMP 2026 Diprotes Buruh, Ini Kata Menko Airlangga

"Diputuskan 1.000 buruh akan aksi tanggal 29 Desember di Istana Negara. Titik kumpul di Patung Kuda jam 10.00. Untuk aksi 30 Desember diikuti minimal 10.000 buruh di Istana Negara. Dengan titik kumpul Patung Kuda jam 10.00," ucap dia.

Tak hanya itu, aksi 30 Desember 2025 juga akan diikuti dengan konvoi motor. Para buruh dari Jawa Barat akan mengerahkan 20.000 motor untuk berkonvoi.

"Yang daerah Pantura itu malam hari akan mulai bergerak memasuki Jakarta. Yang daerah sekitar Puncak itu Cianjur, Sukabumi dia juga malam hari akan memasuki Jakarta. Jadi konvoi motor itu ada sebagian besar yang malam hari melalui jalur Pantura, dan ada sebagian besar yang malam hari melalui jalur Puncak," jelas Iqbal.

Baca juga: Ketika UMP Jakarta 2026 Dipertahankan dan Buruh Tetap Menolak

Tolak Keputusan UMP

Sebagai informasi, aksi dilakukan sebagai bentuk penolakan buruh atas keputusan UMP yang ditetapkan sejumlah provinsi.

DKI Jakarta misalnya, menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5,73 juta per bulan.

Jumlah itu dianggap tidak dapat memenuhi kehidupan pekerja di Jakarta sehingga KSPI meminta Gubernur DKI Pramono Anung untuk merevisi besarannya menjadi Rp5,89 juta per bulan.

Angka itu disesuaikan dengan Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) versi Badan Pusat Statistik (BPS). Angka ini pun merupakan kompensasi dari Survei Biaya Hidup (SBH) BPS yang mencapai Rp15 juta per bulan.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Baca juga: Buruh Tolak UMP Jakarta Rp 5,73 Juta, Pemprov: Angka Tetap Berlaku demi Kestabilan Ekonomi