Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan Budi Santoso membeberkan sejumlah capaian perjanjian perdagangan internasional antara Indonesia dan negara lain hingga tahun berjalan 2025.
Menurut Budi, hingga saat ini pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 20 perjanjian internasional, dengan lima di antaranya baru diselesaikan pada tahun ini.
Hal itu disampaikan Budi saat meninjau kesiapan Work From Mall untuk mendukung gig economy di Mal Pondok Indah, Jakarta, Jumat (26/12/2025).
“Jadi perjanjian dagang yang sudah implementasi itu ada 20, sisanya 19 masih dalam proses,” kata Budi kepada wartawan, dikutip Sabtu (27/12/2025).
Khusus tahun ini, Budi menyebut terdapat beberapa perundingan dagang yang telah dituntaskan Indonesia dengan sejumlah negara mitra. Contohnya, perjanjian dagang dengan Eurasian Economic Union (EAEU).
Perjanjian itu sudah disepakati kendati belum secara formal ditandatangani. Negara-negara di forum itu meliputi Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, dan Armenia.
Kemudian, perjanjian antara Indonesia-Tunisia yang ditargetkan selesai Januari 2026, serta perjanjian antara Indonesia-Peru yang sudah dituntaskan pada Agustus 2025.
Selanjutnya, perjanjian dagang bebas yang ditandatangai di Saint Pertersburg pada 21 Desember 2025 yakni Indonesia-EAEU Free Trade Agreement (IAEU FTA). Penandatanganan perjanjian itu turut disaksikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.
“Jadi tinggal nanti kami mempercepat implementasi,” terang pria yang sebelumnya menjabat Sekjen Kemendag itu.
Sejalan dengan proses menuju implementasi, Indonesia dan para negara mitra dagangnya telah menyepakati untuk membentuk business council guna memudahkan komunikasi pelaku usaha antara negara-negara mitra.
Selain itu, pemerintah turut menyiapkan business forum yang turut melibatkan Apindo dan Kadin selaku pihak dari Indonesia. Rencananya, forum bisnis tersebut akan diselenggarakan terlebih dahulu secara daring lantaran membutuhkan waktu lebih lama secara fisik.
Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa perluasan pasar dagang yang dilakukan dengan sejumlah perundingan bilateral itu guna menjaga ketahanan ekonomi di dalam negeri.
“Tetapi di pihak lain kami membuka pasar luar yang baru termasuk EAEU, jadi kepada para pengusaha Indonesia supaya bisa juga mengisi pasar luar dengan biaya masuk rata-rata sudah 0%. Jadi terbuka kesempatan bagi Indonesia termasuk UMKM untuk mengakses pasar global secara lebih kompetitif,” kata Airlangga.
