19 Kota/Kabupaten Tetapkan Status Pemulihan, Penanganan Fokus  Rehabilitasi dan Rekonstruksi

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS – Sebanyak 19 kota/kabupaten yang dilanda bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat satu bulan lalu menetapkan status pemulihan bencana. Seiring peralihan status dari tanggap darurat menjadi pemulihan itu, penanganan pascabencana mulai fokus pada rehabilitasi lingkungan dan rekonstruksi infrasatruktur yang rusak.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, total ada 19 kabupaten/kota telah menetapkan status transisi dari tanggap darurat ke pemulihan bencana. Dari jumlah itu, 6 kota/kabupaten ada di Aceh, 6 kota/kabupaten di Sumatera Utara, dan 7 kota/kabupaten di Sumatera Barat.

Enam daerah di Aceh yang telah menetapkan status pemulihan bencana adalah Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Kota Lhoksumawe, Subulussalam, dan Langsa. Adapun satu daerah lain, yakni Kabupaten Aceh Besar, masih dalam proses pengesahan surat keputusan transisi status darurat ke pemulihan.

Di Sumatera Utara, daerah yang sudah menetapkan status transisi dari tanggap darurat ke pemulihan adalah Kabupaten Mandailing Natal, Deli Serdang, Langkat, Kota Sibolga, Padang Sidempuan, dan Batubara. Sementara dua daerah lain, yakni Binjai da Tebing Tinggi, sedang dalam proses pengesahan surat keputusan oleh pemerintah daerah setempat.

Adapun di Sumatera Barat, daerah yang sudah menetapkan status pemulihan adalah Kota Padang Panjang, Padang, Pariaman, Solok, Pasaman, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan. Satu daerah lainnya, yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota, masih dalam proses penetapan SK peralihan.

Abdul menjelaskan, saat masa tanggap darurat, sejumlah aspek yang menjadi prioritas adalah pencarian korban, pemenuhan logistik, serta pemulihan akses jalan, komunikasi, dan pemenuhan energi. Pada saat transisi dari tanggap darurat ke pemulihan, kelima aspek tersebut masih dilakukan.

Namun, upaya pencarian sudah mulai dikurangi karena kemungkinan ditemukan jasad di sejumlah titik sudah semakin kecil. Hingga Sabtu (27/12/2025), jumlah korban meninggal akibat bencana di tiga provinsi itu tercatat 1.138 jiwa dan 163 orang lainnya masih hilang.

Dari jumlah itu, jumlah korban meninggal di Aceh tercatat sebanyak 511 jiwa, Sumatera Utara 365 jiwa, dan Sumatera Barat 262 jiwa.  Adapun korban hilang terbanyak berada di Sumatera Barat, yakni mencapai 72 orang, Sumatera Utara 60 orang, dan Aceh 31 orang.

Sementara jumlah pengungsi mencapai 449.846 jiwa dengan jumlah terbanyak berada di Aceh, yaitu mencapai 429.577 jiwa. Di antara ratusan ribu pengungsi itu masih ada yang bertahan di titik pengungsian dan  tenda sementara. Namun, ada juga yang memilih mengungsi secara mandiri atau di rumah kerabat.

“Pemerintah mulai menyiapkan langkah fase awal rehabilitasi dan fase rekonstruksi. Salah satunya adalah membangun huntara (hunian sementara), pembersihan lingkungan, serta revitalisasi infrastruktur,” kata Abdul Muhari, saat konferensi pers secara daring, Sabtu (27/12/2025) sore.

Menurut Abdul, pemerintah terus mempercepat pembangunan huntara di tiga provinsi. Saat ini, pembangunan huntara di sejumlah titik yang telah ditentukan sudah mulai berjalan. Sejumlah unit sudah selesai dibangun untuk dijadikan contoh di lokasi lain.

Dia menjelaskan, huntara akan ditempati oleh warga terdampak bencana yang menginginkan tinggal di huntara tersebut. Pemerintah akan menyalurkan dana tunggu hunian (DTH) bagi keluarga yang akan menghuni huntara atau keluarga terdampak bencana yang memilih tinggal di tempat lain. Besaran DTH yang akan disalurkan sebesar Rp 600.000 per keluarga per bulan.

Saat ini, pemerintah pusat juga mendampingi pemerintah daerah menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau R3P. Dokumen tersebut akan merinci aspek dan infrastruktur apa saja yang akan dipulihkan berserta tenggat waktunya. “Semua sektor, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika), Badan Geologi, dan akademisi di setiap provinsi semua kami libatkan agar kajian ini komprehensif,” katanya.    

Sementara itu, Juru Bicara Posko Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, menyampaikan, Jembatan Krueng Tingkeum yang berada di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, Aceh sudah mulai difungsikan sejak Sabtu (27/12/2025). Jembatan itu termasuk salah satu akses transportasi utama karena menghubungkan jalur nasional dari Banda Aceh, Aceh, menuju Medan, Sumatera Utara.

Sebelumnya, Jembatan Krueng Tingkeum sepanjang 66 meter rusak berat hingga terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh satu bulan lalu. Kini jembatan itu sudah bisa dilalui kendaraan roda empat dengan kapasitas beban maksimal 30 ton.

“Dengan difungsikannya jembatan ini, mobilitas masyarakat diharapkan kembali lancar, termasuk distribusi logistik antardaerah. Selain itu, aktivitas ekonomi, perdagangan, serta layanan publik yang sempat terganggu akibat bencana juga diharapkan dapat segera pulih,” kata Murthalamuddin.

Pembangunan jembatan darurat tersebut dilaksanakan oleh PT Adhi Karya (Persero) dengan dukungan kontraktor lokal, yakni PT Krueng Meuh. Proyek ini mendapat pendampingan penuh dari Pemerintah Aceh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dengan dukungan personel TNI dan Polri di lapangan. Murthalamuddin pun menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut.

Adapun Gubernur Sumut M Bobby Afif Nasution kembali meninjau daerah terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah. Bobby mengunjungi Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, yang sempat terisolir karena akses jalan tertimbun lumpur.  Saat ini, sebanyak 118 unit hunian tetap di kabupaten itu masih dibangun.