FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Deputi Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Ricky Kurniawan, menegaskan pentingnya peran negara dalam membenahi tata kelola industri kelapa sawit di Indonesia.
Dikatakan Ricky, sawit memang menjadi salah satu tulang punggung devisa nasional, namun dampak ekologis dan sosialnya terhadap masyarakat tidak bisa terus diabaikan.
Ricky menyebut, negara tidak boleh hanya berperan sebagai penonton dalam praktik bisnis sawit yang berjalan selama ini.
Pemerintah, kata dia, harus hadir dengan kebijakan yang tepat agar industri sawit tetap berkontribusi bagi perekonomian nasional, sekaligus meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan.
“Negara harus hadir dan merubah cara berbisnis sawit ini dengan kebijakan yang tepat agar tetap menjadi sumber devisa,” ujar Ricky di X @RicKY_Kch (27/12/2025).
Namun demikian, ia menekankan bahwa orientasi ekonomi semata tidak cukup.
Dampak lingkungan dan sosial akibat ekspansi perkebunan sawit dianggap sudah sangat besar dan dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai daerah.
“Tetapi juga meminimalisir dampaknya untuk rakyat, karena ternyata dampak ekologi dan sosialnya sangat besar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ricky menyinggung posisi strategis Kementerian Kehutanan dalam mengendalikan dan mengawasi pengelolaan industri sawit.
Ricky bilang, kementerian tersebut memegang peran vital dalam memastikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Ia pun menegaskan bahwa jabatan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup tidak boleh diisi sembarang orang, melainkan figur yang benar-benar memahami persoalan kehutanan, lingkungan, serta kompleksitas industri sawit.
“Menteri kehutanan dan lingkungan hidup sangat vital untuk itu dan harus diisi orang yang kompeten di bidangnya,” tandasnya.
Ricky berharap, ke depan pemerintah dapat merumuskan kebijakan sawit yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat, tanpa mengorbankan lingkungan demi keuntungan jangka pendek.
Sebelumnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menolak wacana menjadikan Papua sebagai kawasan perkebunan sawit.
Ia menegaskan rencana tersebut berisiko besar merusak ekosistem hutan hujan tropis dan berpotensi memicu bencana lingkungan di masa depan.
Dikatakan Ahok, pengembangan sawit seharusnya tidak dilakukan dengan mengorbankan hutan alam yang masih utuh, terutama di Papua yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.
“Saya menentang kalau Papua itu untuk ganti sawit. Nah sekarang Pak Prabowo mau ganti Papua untuk jadi sawit,” kata Ahok dikutip pada Selasa (23/12/2025).
Lanjut dia, praktik perkebunan sawit di negara lain tidak serta-merta bisa dijadikan pembenaran untuk membuka hutan Papua.
Ahok mencontohkan Malaysia yang menanam sawit di lahan bekas tambang, bukan dengan membabat hutan hujan.
“Sawit di Malaysia itu ditanam di bekas teling timah. Tapi hutan-hutannya tidak dibongkar,” sebutnya.
Ahok menjelaskan, sawit sejatinya dapat tumbuh di lahan tandus atau bekas tambang, seperti di Belitung, asalkan mendapat asupan pupuk dan air yang cukup.
“Sawit ini kan didatangkan dari Afrika. Nah Belitung bekas teling timah, ditanam sawit bisa hidup kok. Dikasih pupuk, karena tanaman itu maunya makan pupuk, makan air gitu loh,” tukasnya.
Namun, ia mengingatkan agar hutan hujan tropis tidak dijadikan korban pembangunan.
Kata Ahok, perubahan hutan hujan menjadi perkebunan monokultur sawit akan menghilangkan ruang hidup flora dan fauna.
“Tapi kalau anda rubah hutan hujan, rainforest, jadi sawit, tanaman monokultur, itu banyak yang ngomong, di mana flora fauna kita bisa hidup,” tegasnya.
Ahok bahkan mengaitkan rencana tersebut dengan pengalaman pahit di Sumatra, yang menurutnya sudah mengalami dampak serius akibat alih fungsi hutan secara masif.
“Dan ini akan membawa bencana lagi, seperti di Sumatera. Karena di Sumatera udah melampaui,” terangnya.
(Muhsin/fajar)
