Jakarta, VIVA – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) di Kota Padang dan sejumlah wilayah Sumatera Barat kembali memperlihatkan peran penting Pos Indonesia atau PosIND sebagai perpanjangan tangan negara.
Bukan hanya sebagai titik pencairan, tetapi juga sebagai pengantar bantuan secara langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang sakit, lanjut usia, atau memiliki keterbatasan fisik.
“Untuk Sumatera Barat, total penerima BLTS Kesra ada sekitar 245 ribu orang, tersebar di sembilan kantor—delapan Kantor Cabang dan satu Kantor Cabang Utama (KCU) Padang. Khusus di Padang sendiri jumlahnya sekitar 34 ribu penerima,” ujar Giri Andika, Executive General Manager (EGM) Kantorpos KCU Padang, dikutip dari keterangannya, Sabtu, 27 Desember 2025.
Secara nasional, BLTS Kesra merupakan program pemerintah yang berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial RI, dirancang sebagai bantuan tunai sementara untuk menjaga daya beli keluarga rentan. Terutama di tengah tekanan ekonomi, kenaikan kebutuhan pokok, dan situasi darurat sosial.
Penetapan KPM dilakukan berbasis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang diperbarui dan diverifikasi bersama pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan dan desa. “Sebagian besar penerima BLTS Kesra ini adalah data baru, artinya banyak yang sebelumnya belum pernah menerima bantuan,” kata Giri.
Menurut Giri, proses penyaluran BLTS Kesra di Kantorpos Padang dimulai jauh sebelum hari pencairan. Data penerima diterima dari pemerintah pusat, kemudian diverifikasi dan diturunkan dalam bentuk daftar nominatif serta Surat Pemberitahuan (SP). Surat ini disalurkan melalui kelurahan dan desa agar benar-benar sampai ke tangan penerima.
“Setelah itu kami menyusun jadwal penyaluran. Biasanya penyaluran utama berlangsung sekitar tujuh sampai sepuluh hari. Metodenya ada tiga: penyaluran di komunitas seperti kantor kecamatan atau desa, penyaluran di kantor pos, dan yang ketiga, dan yang paling krusial, adalah penyaluran door to door,” kata Giri.
Layanan antar ke rumah ini diprioritaskan bagi KPM yang kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk datang sendiri. Bagi Pos Indonesia, pendekatan tersebut bukan sekadar alternatif teknis, melainkan bentuk tanggung jawab pelayanan.
