Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berkomitmen membangun sekitar 300 titik fasilitas air bersih guna mempercepat pemulihan kebutuhan dasar warga terdampak bencana di wilayah Sumatra. Hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol Dedi Prasetyo, sebagai respons cepat atas kondisi darurat di lapangan.
Komjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa penyediaan air bersih dan perbaikan infrastruktur merupakan prioritas utama yang harus segera dipenuhi untuk meringankan beban para korban. Keputusan ini diambil berdasarkan laporan langsung dari Kapolda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat yang telah memantau kondisi di wilayah masing-masing.
Selain fokus pada air bersih, Polri juga telah menyiagakan alat berat di titik-titik krusial, seperti lima hingga enam unit ekskavator dan dozer yang ditempatkan di Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Sementara di wilayah Sumatra Utara, sebanyak 21 unit alat berat telah beroperasi untuk membuka akses jalan yang terputus dan memperbaiki sarana umum yang rusak.
"Terima kasih sekali lagi Pak Kapolda, dan ini ada titik tingkat kelelahan fisik dan psikis. Olehnya Bapak Kapolri memintakan untuk penambahan perkuatan, ya kita menggunakan Brimob dari Mako dua batalion," ujar Dedi, dikutip dari Metro Pagi Primetime, Sabtu, 27 Desember 2025.
Mantan Kadiv Humas Polri tersebut menjelaskan, bahwa penebalan pasukan sangat diperlukan mengingat personel yang telah bertugas sebelumnya mulai mengalami kelelahan fisik maupun psikis. Pasukan bantuan yang didatangkan berasal dari Korps Brimob Mabes Polri serta personel tambahan dari lima Kepolisian Daerah (Polda) lainnya.
"Kemudian malam hari ini ada dari lima Polda akan kita kirim, mendarat pada hari ini. Kemudian nanti akan sesuai dengan prioritas, Bapak Kapolri memintakan kepada saya untuk mengecek langsung pendistribusiannya yaitu di Polda Aceh," kata Dedi.
Wakapolri dijadwalkan akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan distribusi bantuan dan pengerahan personel berjalan efektif, khususnya di wilayah Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Langkah ini diambil untuk menjamin kehadiran negara dalam membantu masyarakat memulihkan kondisi pascabencana secepat mungkin.
(Daffa Yazid Fadhlan)
