Makassar (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan Supendi mengatakan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di provinsi itu mencapai Rp18,0 triliun hingga 30 November 2025.
"Untuk belanja pemerintah pusat di Sulsel ini terealisasi Rp18,0 triliun dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp24,3 triliun, atau mencapai sekitar 74,21 persen," ujar Supendi di Makassar, Sulsel, Minggu.
Supendi mengatakan belanja pemerintah tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Ia menyatakan pengelolaan anggaran diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, termasuk berbagai program prioritas kementerian dan lembaga yang telah mengalami restrukturisasi.
"Kebijakan ini bertujuan memastikan belanja negara tetap efektif, efisien dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," katanya.
Adapun belanja dari sisi belanja pegawai, pemerintah pusat di Sulawesi Selatan telah merealisasikan anggaran sebesar Rp9,8 triliun atau 90,86 persen dari pagu Rp10,7 triliun.
Anggaran ini digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan, uang makan, serta uang lembur bagi sekitar 50 ribu personel TNI dan Polri, 14 ribu guru dan dosen, 35 ribu pegawai negeri sipil, serta 9 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bertugas di wilayah Sulawesi Selatan.
Sementara itu, belanja barang tercatat terealisasi sebesar Rp6,6 triliun atau 63,72 persen dari pagu Rp10,3 triliun.
Belanja ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga, termasuk layanan perkantoran serta pengadaan barang dan jasa pada 767 satuan kerja yang tersebar di 52 kementerian dan lembaga di Sulawesi Selatan.
Untuk belanja modal, hingga akhir November 2025 realisasi mencapai Rp1,5 triliun atau 50,12 persen dari pagu Rp3,1 triliun.
"Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan berbagai infrastruktur strategis, di antaranya jembatan gantung Minasa Upa, Benteng Pattiro, Kalimporo, dan Palambuta, pengembangan fasilitas pelabuhan di Kalatoa dan Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, serta pembangunan sarana dan prasarana gedung Kampus UIN Alauddin," terangnya.
Selain belanja tersebut, pemerintah pusat juga menyalurkan Belanja Bantuan Sosial yang terealisasi hampir sepenuhnya.
Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah tersalurkan sebesar Rp101,1 miliar atau 99,41 persen dari pagu Rp101,7 miliar.
Bantuan ini diberikan kepada sekitar 5 ribu penerima yang tersebar di 11 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Supendi menegaskan realisasi belanja negara yang terjaga ini diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat pelayanan publik, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Sulawesi Selatan hingga akhir tahun anggaran 2025.
Baca juga: Kalla Lines perkuat kemandirian ekonomi Ponpes Bustan di Konawe Utara
Baca juga: Pemprov Sulsel kirim sembako dan perlengkapan bayi ke Sumatra
Baca juga: Karantina Sulsel sosialisasi aturan tingkatkan kepatuhan pengguna jasa
"Untuk belanja pemerintah pusat di Sulsel ini terealisasi Rp18,0 triliun dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp24,3 triliun, atau mencapai sekitar 74,21 persen," ujar Supendi di Makassar, Sulsel, Minggu.
Supendi mengatakan belanja pemerintah tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Ia menyatakan pengelolaan anggaran diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, termasuk berbagai program prioritas kementerian dan lembaga yang telah mengalami restrukturisasi.
"Kebijakan ini bertujuan memastikan belanja negara tetap efektif, efisien dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," katanya.
Adapun belanja dari sisi belanja pegawai, pemerintah pusat di Sulawesi Selatan telah merealisasikan anggaran sebesar Rp9,8 triliun atau 90,86 persen dari pagu Rp10,7 triliun.
Anggaran ini digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan, uang makan, serta uang lembur bagi sekitar 50 ribu personel TNI dan Polri, 14 ribu guru dan dosen, 35 ribu pegawai negeri sipil, serta 9 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bertugas di wilayah Sulawesi Selatan.
Sementara itu, belanja barang tercatat terealisasi sebesar Rp6,6 triliun atau 63,72 persen dari pagu Rp10,3 triliun.
Belanja ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga, termasuk layanan perkantoran serta pengadaan barang dan jasa pada 767 satuan kerja yang tersebar di 52 kementerian dan lembaga di Sulawesi Selatan.
Untuk belanja modal, hingga akhir November 2025 realisasi mencapai Rp1,5 triliun atau 50,12 persen dari pagu Rp3,1 triliun.
"Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan berbagai infrastruktur strategis, di antaranya jembatan gantung Minasa Upa, Benteng Pattiro, Kalimporo, dan Palambuta, pengembangan fasilitas pelabuhan di Kalatoa dan Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, serta pembangunan sarana dan prasarana gedung Kampus UIN Alauddin," terangnya.
Selain belanja tersebut, pemerintah pusat juga menyalurkan Belanja Bantuan Sosial yang terealisasi hampir sepenuhnya.
Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah tersalurkan sebesar Rp101,1 miliar atau 99,41 persen dari pagu Rp101,7 miliar.
Bantuan ini diberikan kepada sekitar 5 ribu penerima yang tersebar di 11 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Supendi menegaskan realisasi belanja negara yang terjaga ini diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat pelayanan publik, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Sulawesi Selatan hingga akhir tahun anggaran 2025.
Baca juga: Kalla Lines perkuat kemandirian ekonomi Ponpes Bustan di Konawe Utara
Baca juga: Pemprov Sulsel kirim sembako dan perlengkapan bayi ke Sumatra
Baca juga: Karantina Sulsel sosialisasi aturan tingkatkan kepatuhan pengguna jasa
