JAKARTA, KOMPAS.TV - Kawasan Istana Negara menjadi titik pusat konsentrasi massa bagi sekitar 20 ribu buruh yang menggelar aksi unjuk rasa pada hari ini, Senin (29/12/2025).
Massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan FSP ASPEK Indonesia ini menuntut revisi total atas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 yang dinilai tidak layak.
Aksi yang direncanakan berlangsung hingga Selasa (30/12) secara khusus menyasar kebijakan pengupahan di ibu kota.
Presiden FSP ASPEK Indonesia, Abdul Gofur, menegaskan bahwa para buruh mendesak Presiden Prabowo Subianto agar menginstruksikan Gubernur DKI Jakarta mengubah standar upah minimum sesuai dengan 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Baca Juga: Dedi Mulyadi Respons Demo Buruh Buntut Polemik UMSK Jabar: Dipersilakan, dengan Catatan…
Gofur menilai penetapan upah saat ini menunjukkan ketimpangan yang tidak logis bagi buruh di Jakarta. Ia membandingkan nilai UMP Jakarta yang justru lebih rendah daripada Upah Minimum Kota (UMK) di daerah penyangga.
"Adalah sebuah ketimpangan yang tidak masuk akal ketika UMP Jakarta justru lebih rendah dibandingkan UMK di daerah penyangga seperti Kota Bekasi yang berada di kisaran Rp5,99 juta," ujar Gofur dikutip dari Antara, Minggu (28/12).
Menurutnya, sebagai pusat ekonomi nasional dengan biaya hidup tertinggi, sangat memprihatinkan jika buruh di Jakarta dihargai lebih rendah daripada wilayah sekitarnya.
Gofur juga menyoroti kenaikan upah sebesar 6,17 persen yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia menyebut persentase tersebut sudah habis tergerus oleh laju inflasi dan kenaikan harga barang pokok, sehingga memaksa buruh berada dalam kondisi bertahan hidup.
Penulis : Danang Suryo Editor : Gading-Persada
Sumber : Antara
- demo buruh jakarta
- ump jakarta 2026
- tuntutan upah 6 juta
- kspi
- aspek indonesia
- buruh
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5320588/original/004821500_1755604933-PSIM-Yogyakarta.jpg)
