FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Ahmad Arif Zulfikar menyoroti tuntutan jaksa terhadap Laras Faizati. Terdakwa dugaan penghasutan demonstrasu Agustus.
Ahmad Arif membandingkannya dengan sanksi yang didapatkan pemangku kebijaka. Hingga aprat kepolisian.
Misalnya polisi yang kepergok positif narkoba di Kalimantan Selatan. Hanya disanksi hukum salat.
“Polisi pakai narkoba dihukum solat,” kata Ahmad Arif dikutip dari unggahannya di Threads, Senin (29/12/2025).
Begitu pula dengan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ketahuan menggunakan private jet. Hanya dihukum sanksi teguran.
“KPU naik private jet dihukum teguran,” ujarnya.
Sementara Laras, yang mengunggah kekecewaan dan kemarahan pada Agustus 2025 melalui media sosial, dianggap sebagai penghasut. Karena menyentil institusi kepolisian.
Padahal, unggahannya di Instagram, diungkapkan setelah mengetahui informasi pengemudi ojek online, Affan Kurniawan dilindas kendaraan taktir Brigade Mobil (Brimob) Polda Metro Jaya pada 28 Agustus 2025.
“Laras Faizati konten IG Story yang menyinggung aparat dihukum 1 tahun penjara,” ucao Ahmad Arif.
Sementara itu, pelindas Affan malah tak dipidana. Hanya dihukum administrasi.
“Aparat lindas ojol dihukum administrasi,” terangnya.
Laras sendiri menilai tuntutan jaksa tak adil. Itu diungkapkan kepada jurnalis setelah pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 24 Desember 2025.
“Saya seorang masyarakat, manusia, perempuan, yang mengekspresikan dan bersuara tentang kekecewaan sa dan kemarahan dan juga kesedihan yang saya rasakan,” kata Laras.
Tuntutan jaksa yang dinilainya tak adil, diharapkannya bisa berubah pada sidang pembelaan atau pledoi, dan sidang vonis atau putusan.
“Mohon doanya semua,” ujarnya.
(Arya/Fajar)
