Penulis: Intan Kw
TVRINews, Jakarta
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan puluhan ribu kepala keluarga (KK) terdampak bencana Sumatra memilih skema Dana Tunggu Hunian (DTH) dibandingkan menempati hunian sementara (huntara).
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan hingga saat ini pihaknya telah menerima data sebanyak 16.264 KK yang tercatat secara by name, by address.
"Terkait dengan dana tunggu hunian, saat ini selain pendataan calon penerima hunian sementara ada saudara-saudara kita di setiap kabupaten kota yang memilih kemudian tidak di huntara tetapi menerima dana tunggu hunian," kata Abdul Muhari di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 29 Desember 2025.
"Saat ini yang sudah kita terima itu sudah 16.264 KK nama yang sudah by name, by address," lanjutnya.
Ia menjelaskan, seluruh data penerima DTH telah diverifikasi dan divalidasi dengan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dengan sistem tersebut, Abdul Muhari memastikan proses pencairan dana akan lebih mudah. Masyarakat tidak perlu lagi membawa dokumen kependudukan seperti KTP atau Kartu Keluarga saat penyaluran bantuan.
Lebih lanjut, Abdul Muhari menuturkan DTH yang diberikan sebesar Rp600.000 per KK per bulan akan disalurkan menggunakan mekanisme jemput bola.
"Sehingga nantinya pada praktik nantinya ketika disampaikan masyarakat ini tidak perlu lagi bawa KTP, KK, dan seterusnya karena kita tahu kondisinya mungkin berbeda-beda data ini sudah kita validasi dan pencairan Rp600 ribu per KK per bulan ini nantinya akan jemput bola," tuturnya.
Editor: Redaksi TVRINews
