PDIP akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kepengurusan periode 2025-2030 pada 10-12 Januari 2026 mendatang.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. menyebut salah satu isu yang akan dibahas di dalam forum itu adalah kerusakan ekologis yang menjadi cikal bakal bencana alam.
“Maka kebijakan ekologis dari hulu ke hilir itu nanti akan menjadi bagian dari pembahasan di dalam rapat kerja nasional PDI Perjuangan 10 sampai 12 Januari yang akan datang,” ujar Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, pada Senin (29/12).
Hasto menyebut, PDIP telah menerima masukan-masukan terkait pentingnya penetapan status bencana nasional pada bencana yang menerpa 3 provinsi di Sumatera. PDIP menilai, bencana yang terjadi di sana tak lepas dari peran kerusakan lingkungan.
“Ya kami menerima masukan-masukan tentang pentingnya status bencana nasional ini. Karena di situ juga akan menggugah kesadaran kita bahwa bencana ini diawali dari kerusakan ekologis akibat suatu kebijakan-kebijakan untuk mengkonversi hutan,” kata Hasto.
PDIP nantinya akan membahas isu moratorium perlindungan ekologis secara khusus di dalam Rakernas tersebut. Mereka juga berencana membentuk subkomisi yang fokus pada isu lingkungan.
Hasto pun menyinggung soal masa pemerintah Presiden ke-5 RI yang juga merupakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Saat itu, Megawati sepakat mendorong penerapan moratorium izin pemanfaatan hutan sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem.
“Ya di dalam Rakernas nanti kami membentuk subkomisi tentang ekologi, tentang lingkungan. Karena Ibu Mega (Ketum PDIP) juga telah diwawancarai secara luas, beliau juga bertemu dengan mantan Wakil Presiden Albert Arnold Gore Jr, Amerika Serikat, tentang pentingnya menjaga kelestarian ini,” ungkap Hasto.
“Maka pada masa Ibu Mega, moratorium hutan itu dilakukan dan menjaga ekosistem hutan itu bagian dari kehidupan kita. Maka kita lakukan dari hulu ke hilir,” ucap Hasto.
