JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengawasi modus pungutan liar saat masyarakat hendak mengurus dokumen hilang dan rusak akibat banjir.
"Tetapi juga kami memohon diberikan catatan Pak Mendagri untuk dilakukan monitoring dan supaya di dalam pelaksanaannya tidak ada oknum-oknum di lapangan nanti memanfaatkan situasi," ucap Prasetyo dalam konferensi pers penanganan bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Prasetyo menyebutkan, pengawasan itu diperlukan mengingat Presiden Prabowo meminta pengurusan berkas dan dokumen yang hilang dan rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera tidak dipungut biaya.
Baca juga: Ijazah Hilang atau Rusak karena Bencana? Ini Cara Mengurus Dokumen Penggantinya
"Atas petunjuk Bapak Presiden tadi sudah disampaikan bahwa berkenaan dengan masalah pengurusan kembali seluruh dokumen-dokumen yang dimiliki oleh masyarakat memang diminta untuk tidak dipungut biaya," kata Prasetyo.
Pada kesempatan yang sama, Mendagri menyebut kantor kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) setempat sudah melayani pengurusan dokumen tanpa biaya sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.
var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=bencana banjir sumatera, pungli dokumen banjir, urus dokumen gratis, pengawasan pungli&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8yOS8xNDI2NDkzMS9pc3RhbmEtbWludGEtbWVuZGFncmktYXdhc2ktcHVuZ2xpLXBlbmd1cnVzYW4tZG9rdW1lbi1ydXNhay1ha2liYXQtYmFuamly&q=Istana Minta Mendagri Awasi Pungli Pengurusan Dokumen Rusak akibat Banjir§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = `Sebelum itu, pihaknya juga sudah membuat tim untuk mendata Dinas Dukcapil mana saja yang tidak beroperasi karena bencana.
Berdasarkan pendataan, hanya tiga Dukcapil yang betul-betul tidak berjalan, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Langsa.
Baca juga: TNI Kerahkan 89 Alutsista untuk Tangani Bencana Banjir Sumatera
"Nah, untuk yang rusak ini kita perbaiki dan sudah berjalan. Dan sampai hari ini sudah diproduksi sebanyak 63.230 dokumen dan ini semua tidak bayar. Mulai dari Kartu Keluarga, KTP elektronik, ada juga akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain yang diperlukan di dalam data itu," beber Tito.
Tito menyatakan, kementerian yang dipimpinnya akan bekerja membantu pengurusan kehilangan dokumen akibat bencana.
"Kami akan terus bekerja, artinya membantu masyarakat yang kehilangan dokumen, supaya mereka punya data-data dokumen mereka dan sekali lagi tidak dipungut bayaran," ujar dia.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang




