JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto meminta pengurusan berkas dan dokumen yang hilang dan rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera tidak dipungut biaya.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers penanganan bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
"Atas petunjuk Bapak Presiden tadi sudah disampaikan bahwa berkenaan dengan masalah pengurusan kembali seluruh dokumen-dokumen yang dimiliki oleh masyarakat memang diminta untuk tidak dipungut biaya," kata Prasetyo, Senin.
Oleh karenanya, ia meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengawasi agar tidak ada pungutan liar yang diterapkan oleh oknum tidak bertanggung jawab atas layanan tersebut.
Baca juga: Prabowo Perintahkan Beli 100 Jembatan Bailey dari Luar Negeri untuk Sumatera
"Tetapi juga kami memohon diberikan catatan Pak Mendagri untuk dilakukan monitoring dan supaya di dalam pelaksanannya tidak ada oknum-oknun yang di lapangan nanti memanfaatkan situasi," ucap Prasetyo.
var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=pengurusan dokumen penting, Presiden Prabowo, bencana aceh sumatera utara sumatera barat, pengurusan dokumen gratis&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8yOS8xNDMxMzE0MS9wcmFib3dvLW1pbnRhLXBlbmd1cnVzYW4tZG9rdW1lbi15YW5nLXJ1c2FrLWFraWJhdC1iYW5qaXItZGktc3VtYXRlcmEtdGFr&q=Prabowo Minta Pengurusan Dokumen yang Rusak akibat Banjir di Sumatera Tak Dipungut Biaya§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = `Di kesempatan yang sama, Mendagri menyebut Dukcapil setempat sudah melayani pengurusan dokumen tanpa biaya sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelum itu, pihaknya juga sudah membuat tim untuk mendapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mana saja yang tidak beroperasi karena bencana.
Berdasarkan pendataan, hanya tiga Dukcapil yang betul-betul tidak berjalan, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Langsa.
Baca juga: Istana Minta Mendagri Awasi Pungli Pengurusan Dokumen Rusak akibat Banjir
"Nah, untuk yang rusak ini kita perbaiki dan sudah berjalan. Dan sampai hari ini sudah diproduksi sebanyak 63.230 dokumen dan ini semua tidak bayar. Mulai dari Kartu Keluarga, KTP elektronik, ada juga akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain yang diperlukan di dalam data itu," beber Tito.
Tito menyatakan, kementerian yang dipimpinnya akan bekerja membantu pengurusan kehilangan dokumen akibat bencana.
"Kami akan terus bekerja, artinya membantu masyarakat yang kehilangan dokumen, supaya mereka punya data-data dokumen mereka dan sekali lagi tidak dipungut bayaran," tandas Tito.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang



