KPK menyebut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Kabupaten Bekasi belum berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan skornya yang mengalami penurunan.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan pada 2024 skor APIP Pemkab Bekasi hanya berada pada angka 65. Angka tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya dengan skor 75.
Skor itu didapat dari hasil survei Monitoring Center for Strategic Prevention (MCSP) yang dilakukan KPK.
"Nilai pada area Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam dua tahun terakhir, juga turut mengalami penurunan," kata Budi kepada wartawan, Senin (29/12).
Penurunan skor APIP tersebut juga sejalan dengan tingkat kerawanan korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ). Di mana, skor PBJ dalam survei yang dilakukan KPK pada Pemkab Bekasi juga mengalami penurunan.
Pada sektor PBJ, menurut Budi, Pemkab Bekasi mendapatkan skor 99 pada 2022. Kemudian menurun menjadi 95 setahun berselang. Lalu, pada 2024, skor ini turun drastis ke angka 72.
"Penurunan ini menunjukkan bahwa sektor PBJ masih menjadi area berisiko yang memerlukan penguatan sistem pengendalian dan pengawasan," ujar Budi.
"Catatan penurunan tersebut masih memperlihatkan bagaimana sektor PBJ yang seharusnya diperkuat dengan pengawasan APIP, belum berjalan dengan baik," tambah dia.
Di sisi lain, dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK pada Pemkab Bekasi, penurunan skor juga masih terlihat. Pada 2023, Pemkab Bekasi mendapat skor 68,04, sementara pada 2024 turun menjadi 68.
"Demikian halnya dengan area PBJ yang dinilai oleh dimensi komponen internal di lingkungan Pemkab Bekasi. Skor pada 2022 menunjukkan nilai positif mencapai 91. Hanya saja, menurun menjadi 87,26 pada 2023, dan turun signifikan menjadi 62,61 di tahun 2024," jelasnya.
Budi memaparkan, MCSP dan SPI yang dilakukan KPK merupakan sistem peringatan dini untuk mendorong perbaikan tata kelola guna mencegah terjadinya korupsi.
Saat ini, KPK juga telah menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara karena diduga menerima suap ijon proyek. Budi berharap, penindakan ini bisa menjadi momentum untuk melakukan evaluasi.
"KPK berharap penindakan yang dilakukan saat ini dapat menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi Pemkab Bekasi untuk memperkuat sistem roda pemerintahan daerah. Upaya perbaikan tersebut diharapkan bermuara pada pelayanan publik yang semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," paparnya.
Kasus Bupati BekasiDalam kasusnya, Ade Kuswara dijerat sebagai tersangka bersama ayahnya, HM Kunang—yang juga merupakan Kepala Desa Sukadami—, dan satu orang pihak swasta bernama Sarjan.
Adapun kasus itu terungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang digelar pada Kamis (18/12) lalu.
Kasus ini berawal setelah Ade terpilih menjadi Bupati Bekasi. Saat itu, Ade Kuswara disebut mulai menjalin komunikasi dengan Sarjan selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Dari hasil komunikasi tersebut, Ade Kuswara rutin meminta ijon paket proyek kepada Sarjan melalui perantara HM Kunang dan pihak lainnya.
Permintaan ijon paket proyek itu dilakukan Ade dalam kurun waktu satu tahun terakhir sejak Desember 2024 hingga Desember 2025. Total ijon yang diberikan Sarjan kepada Ade dan ayahnya senilai Rp 9,5 miliar.
Selain aliran dana tersebut, Ade Kuswara juga diduga mendapatkan penerimaan lainnya sepanjang tahun 2025. Penerimaan tersebut berasal dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp 4,7 miliar.
Ade menyampaikan permohonan kepada warga Kabupaten Bekasi atas kasus yang menjeratnya.
