Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan energi asal Uni Emirat Arab, Masdar Clean Energy, berkomitmen untuk memperluas investasi energi terbarukan di Indonesia. Hal ini disampaikan perusahaan tersebut ketika bertemu dengan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.
Eddy yang didampingi Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab Judha Nugraha disambut langsung oleh Direktur Operasional (COO) Masdar Abdulaziz Alobaidli serta Kepala Pengembangan dan Investasi Masdar Fatimah Al Suwaidi di kantor pusat Masdar, Abu Dhabi, Sabtu (27/12/2025).
“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia terus berupaya mempercepat transisi menuju energi terbarukan sebagai komitmen beliau mewujudkan kedaulatan energi sekaligus upaya memastikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat,” kata Eddy, dikutip dari keterangan yang diterima Antara.
Dalam pertemuan tersebut, Alobaidli menyampaikan komitmen Masdar untuk terus memperluas dan mengembangkan investasi energi terbarukan di Indonesia. Hal ini tecermin dalam investasi yang telah berjalan di Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata, Jawa Barat.
“Dan karena itu, kami berkomitmen memperluas cakupan investasi energi terbarukan di Indonesia. Apalagi kami juga mengetahui bahwa Presiden Prabowo berkomitmen untuk terus meningkatkan bauran energi terbarukan di Indonesia hingga 10 gigawatt,” kata dia.
Ia berharap regulasi dan berbagai aturan untuk pengembangan energi terbarukan di Indonesia dapat makin ramah dan terbuka bagi investasi.
Baca Juga
- Ekspor Kendaraan Listrik China ke Seluruh Dunia Naik 87% pada November 2025
- Asia Tenggara Diproyeksikan Tambah 12,1 GW Energi Angin hingga 2030
- RI Butuh Suntikan Dana Rp318,93 Triliun per Tahun untuk Transisi Energi
“Kami berharap bisa berkolaborasi dengan bapak Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno untuk bersama-sama memastikan bauran energi terbarukan di Indonesia makin besar dan mempercepat rangkaian transisi energi di Indonesia,” tuturnya.
Di sisi lain, Eddy menyampaikan kesiapannya untuk memfasilitasi Masdar jika membutuhkan dukungan dari aspek legislasi dan kebijakan.
“Kami di MPR menjadi titik temu dan policy enabler [pendorong kebijakan] berbagai pihak agar regulasi dan juga implementasi kebijakan bidang energi terbarukan bisa berjalan dengan baik, cepat dan terbuka terhadap investasi,” ujarnya.
Dia mengaku fokus lembaga legislatif Indonesia saat ini adalah mengesahkan beberapa regulasi terkait, seperti Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET), RUU Kelistrikan, dan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.
"Khusus RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ini menjadi upaya kami memperjuangkan agar segera disahkan karena dampak perubahan iklim yang sudah di depan mata kita. Melalui RUU ini kami juga berharap menjadi bagian dalam upaya mempercepat transisi menuju energi bersih di Indonesia," ucapnya.
