Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, mengalokasikan anggaran sebesar Rp38,7 miliar untuk membiayai iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun anggaran 2026 bagi masyarakat di daerah tersebut.
Wali Kota Cirebon Effendi Edo, di Cirebon, Senin, mengatakan anggaran tersebut dialokasikan guna menjaga keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC) serta memastikan seluruh warga, khususnya yang kurang mampu dan pekerja sektor informal tetap terlindungi layanan kesehatan.
“Program JKN merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah, karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” katanya.
Ia menyebutkan anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai iuran JKN bagi 77.412 penduduk kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).
“Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat tidak terbebani biaya kesehatan dan tetap produktif,” katanya.
Menurut dia, hingga Desember 2025 capaian UHC Kota Cirebon telah mencapai 100,46 persen atau mencakup lebih dari 358 ribu penduduk.
Meskipun demikian, Edo menegaskan capaian tersebut harus diimbangi dengan kualitas layanan kesehatan dan keaktifan kepesertaan masyarakat.
Baca juga: Jaring pengaman kesehatan sasar pekerja digital di Cirebon
Ia menginstruksikan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Cirebon, agar memastikan data penerima bantuan iuran JKN akurat serta tepat sasaran.
Selain itu, kata dia, telah diatur pula jaminan kepesertaan JKN secara otomatis bagi bayi yang baru lahir dari peserta yang didaftarkan pemerintah daerah.
Kebijakan itu, lanjut dia, diharapkan dapat memberikan perlindungan kesehatan sejak dini sekaligus meringankan beban keluarga.
“Selain dukungan anggaran, kami juga mendorong penyederhanaan layanan dengan memanfaatkan KTP elektronik atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) saat mengakses fasilitas kesehatan,” tuturnya.
Edo menegaskan seluruh puskesmas dan rumah sakit di Kota Cirebon, wajib memberikan pelayanan yang setara bagi seluruh peserta JKN tanpa diskriminasi.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cirebon Adi Darmawan mengapresiasi langkah Pemkot Cirebon dalam menjaga tingkat keaktifan kepesertaan JKN yang mencapai 86,53 persen.
Ia mengatakan penyaluran dana JKN di Kota Cirebon telah melampaui Rp1 triliun dan turut memberikan dampak positif, terhadap perputaran ekonomi serta penguatan sektor kesehatan di daerah tersebut.
Baca juga: Teman tuli di Cirebon tak lagi terasing dari hak sehat
“Hal ini sebagai bagian dari kolaborasi dan pengembangan dari sektor program JKN yang bisa kita pengembangan bersama," ucap dia.
Wali Kota Cirebon Effendi Edo, di Cirebon, Senin, mengatakan anggaran tersebut dialokasikan guna menjaga keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC) serta memastikan seluruh warga, khususnya yang kurang mampu dan pekerja sektor informal tetap terlindungi layanan kesehatan.
“Program JKN merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah, karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” katanya.
Ia menyebutkan anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai iuran JKN bagi 77.412 penduduk kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).
“Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat tidak terbebani biaya kesehatan dan tetap produktif,” katanya.
Menurut dia, hingga Desember 2025 capaian UHC Kota Cirebon telah mencapai 100,46 persen atau mencakup lebih dari 358 ribu penduduk.
Meskipun demikian, Edo menegaskan capaian tersebut harus diimbangi dengan kualitas layanan kesehatan dan keaktifan kepesertaan masyarakat.
Baca juga: Jaring pengaman kesehatan sasar pekerja digital di Cirebon
Ia menginstruksikan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Cirebon, agar memastikan data penerima bantuan iuran JKN akurat serta tepat sasaran.
Selain itu, kata dia, telah diatur pula jaminan kepesertaan JKN secara otomatis bagi bayi yang baru lahir dari peserta yang didaftarkan pemerintah daerah.
Kebijakan itu, lanjut dia, diharapkan dapat memberikan perlindungan kesehatan sejak dini sekaligus meringankan beban keluarga.
“Selain dukungan anggaran, kami juga mendorong penyederhanaan layanan dengan memanfaatkan KTP elektronik atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) saat mengakses fasilitas kesehatan,” tuturnya.
Edo menegaskan seluruh puskesmas dan rumah sakit di Kota Cirebon, wajib memberikan pelayanan yang setara bagi seluruh peserta JKN tanpa diskriminasi.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cirebon Adi Darmawan mengapresiasi langkah Pemkot Cirebon dalam menjaga tingkat keaktifan kepesertaan JKN yang mencapai 86,53 persen.
Ia mengatakan penyaluran dana JKN di Kota Cirebon telah melampaui Rp1 triliun dan turut memberikan dampak positif, terhadap perputaran ekonomi serta penguatan sektor kesehatan di daerah tersebut.
Baca juga: Teman tuli di Cirebon tak lagi terasing dari hak sehat
“Hal ini sebagai bagian dari kolaborasi dan pengembangan dari sektor program JKN yang bisa kita pengembangan bersama," ucap dia.
