Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pengurusan dokumen kependudukan bagi korban bencana tidak dikenakan biaya. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
"Tentunya mohon disampaikan juga terima kasih kepada seluruh jajaran Kemendagri dan atas petunjuk Bapak Presiden tadi sudah disampaikan bahwa berkenaan dengan masalah pengurusan kembali seluruh dokumen-dokumen yang dimiliki oleh masyarakat memang diminta untuk tidak dipungut biaya," kata Prasetyo dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatera Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Prasetyo meminta Kemendagri untuk mengawasi proses kepengurusan dokumen. Ia mewanti-wanti jangan sampai ada oknum tertentu mencari keuntungan di situasi bencana.
"Tetapi juga kami memohon diberikan catatan Pak Mendagri untuk dilakukan monitoring dan supaya di dalam pelaksanannya tidak ada oknum-oknum yang di lapangan nanti memanfaatkan situasi," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan Kemendagri sudah bergerak sejak 15 November mendata dokumen yang hilang imbas bencana. Ia menyebut hampir semua dukcapil sudah beroperasi, hanya beberapa yang belum di wilayah Aceh.
"Kemudian kami juga melaksanakan dukungan untuk dukcapil. Kita tahu bahwa banyak dokumen-dokumen yang hilang. Mulai tanggal 25 November sudah kita bergerak membuat 9 tim. Saya ulangi, 15 November itu sudah buat 9 tim, masing-masing 3 tim. Kita mendata dukcapil-dukcapil yang ada di semua kabupaten/kota yang terdampak 52, itu hanya 3 dukcapil yang betul-betul tidak berjalan, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Langsa," kata Tito.
"Kalau daerah lain, di Tapanuli, Sumatera Utara juga bagus. Kota Sibolga ada masalah sedikit tapi sudah kita perbaiki. Kemudian kalau di Sumatera Barat alhamdulillah tidak ada peralatan yang rusak," imbuhnya.
(fca/eva)
