Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat ekonomi Presiden Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah mengungkap pihaknya telah menggodok ihwal penyusunan rancangan undang-undang terkait dengan sistem perekonomian Indonesia.
Pihak dimaksud oleh Burhanuddin adalah Prasasti Center for Policy Studies, di mana dia menjabat sebagai Dewan Penasihat bersama dengan adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.
Burhanuddin mengatakan keinginan untuk menyusun rancangan UU tersebut berangkat dari ayat 5 pasal 33 UUD 1945 yang pada intinya mengatur bahwa sistem perekonomian nasional dan penguasaan sumber daya alam berada akan diatur lebih lanjut dalam suatu UU.
Menurut pria yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu, pusat kajian Prasasti telah selesai merancang naskah akademik untuk UU terkait dengan sistem perekonomian itu.
"Alangkah lebih baiknya, kalau itu disusun dalam satu undang-undang. Sedang dalam proses pemikiran, naskah akademiknya sudah selesai," terang Burhanuddin, dikutip Senin (29/12/2025).
Dia mengklaim telah melibatkan pihak Kementerian PPN/Bappenas serta kementerian lain.
Baca Juga
- Profil Burhanuddin Abdullah Pendorong Transformasi BUMN Lewat Danantara
- Perjalanan Burhanuddin Abdullah dari Gubernur BI, Rektor IKOPIN, hingga Komut PLN
- Burhanuddin Abdullah Resmi Jadi Komut PLN Gantikan Agus Martowardojo
Menurutnya, pemerintahan Prabowo saat ini merupakan pemerintahan yang paling konsisten dalam menjalankan sistem perekonomian. Selama ini, dia menilai perekonomian Indonesia konsisten dalam inkonsistensi.
Untuk itu, pria yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Pakar pada tim kampanye nasional Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming itu menargetkan naskah akademis RUU dimaksud akan selesai dalam waktu tidak lama lagi.
"Insyaallah pada waktunya tahun ini selesai," tuturnya.
