PEMERINTAH Provinsi Sumatra Utara membantah tudingan menahan bantuan bencana dari Jawa Timur yang diperuntukkan bagi korban bencana di Provinsi Aceh. Mereka menyatakan bantuan siap dikirim setelah terjadi kekeliruan teknis dalam proses distribusi.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Tuahta Ramajaya Saragih mengaku pihaknya menerima berbagai bantuan melalui posko darurat bencana untuk didistribusikan ke wilayah terdampak. Bantuan tersebut selalu disalurkan sesuai dengan konfirmasi dan administrasi pengirim.
Klarifikasi itu disampaikan Tuahta dalam pertemuan bersama Relawan Gimbal Alas Malang, Jawa Timur, PT Pelni, dan pihak terkait di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Senin (29/12). Pertemuan digelar untuk menjelaskan proses distribusi bantuan yang sempat dipersoalkan.
"Untuk pengirimannya, Pemprov Sumut siap mengirim bantuan ke Aceh Tamiang, termasuk menanggung biaya kontainer yang sebelumnya dibebankan PT Pelni kepada Relawan Gimbal Alas Jatim," kata Tuahta Saragih.
Dalam pertemuan tersebut dia mengatakan BPBD Jawa Timur mengirim 10 kontainer bantuan bagi korban bencana di Sumut. Pada waktu yang sama, terdapat dua kontainer bantuan lain milik Relawan Gimbal Alas Malang yang dikirim bersamaan melalui PT Pelni.
Saat tiba di Medan, seluruh bantuan dibawa ke Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, termasuk dua kontainer milik Relawan Gimbal Alas. Pemprov Sumut mengaku hanya menerima konfirmasi dari BPBD Jawa Timur terkait pengiriman 10 kontainer untuk Sumut.
"Kami mendapat konfirmasi dari BPBD Jatim bahwa bantuan yang dikirim berjumlah 10 kontainer untuk Sumatera Utara. Kami tidak mengetahui ada dua kontainer milik Relawan Gimbal Alas yang ikut dibongkar di sini," dalihnya.
Tuahta mengatakan kekeliruan tersebut murni disebabkan oleh miskomunikasi dan bukan penahanan bantuan. Dia menyatakan pihaknya bertanggung jawab membantu pengiriman dua kontainer bantuan tersebut ke Aceh meski tidak tercantum dalam konfirmasi awal.
Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Mapel Indonesia yang mendampingi Relawan Gimbal Alas berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi. Dia menegaskan bantuan yang disalurkan merupakan hasil partisipasi masyarakat yang harus dijaga akuntabilitasnya. (E-2)
