GenPI.co - Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menilai Pilkada secara langsung oleh rakyat mempunyai sisi negatif, seperti ongkos politik yang mahal.
Partai Gerindra menyebut usulan Pilkada melalui DPRD bisa menjadi langkah berani dalam mengubah sistem dan mekanisme selama ini.
“Kami berpendapat memang harus berani mengubah sistem, manakala sistem yang sekarang itu banyak sisi negatifnya,” katanya dikutip dari Antara, Selasa (30/12).
Hal itu dikatakannya, seusai konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12).
Prasetyo Hadi mengungkapkan ongkos politik yang mahal, menjadi kendala bagi kandidat untuk bertarung dalam kontestasi politik itu.
Dia menyebut negara juga mengeluarkan anggaran yang cukup besar dalam menggelar Pilkada tingkat kabupaten atau kota, hingga provinsi.
Prasetyo menyampaikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pun sudah lama membahas usulan Pilkada melalui DPRD.
“Terus terang, kami salah satu yang mengusulkan mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Sugiono mengatakan dana hibah dari APBD pada 2015 untuk Pilkada hampir Rp7 triliun.
Nominal tersebut terus naik dengan jumlah yang tak sedikit. Kemudian pada 2024 tercatat, dana hibah dari APBD lebih dari Rp37 triliun.
“Itu jumlah yang bisa dipakai untuk hal lain yang lebih bersifat produktif. Semisal, peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat,” katanya. (ant)
Lihat video seru ini:
