JAKARTA – Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi menjelaskan, alasan partainya mendukung usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Wacana tersebut kembali mencuat setelah Partai Golkar memasukkan usulan itu dalam hasil Rapimnas partainya.
"Kalau pemerintah pada dasarnya mendengarkan seluruh aspirasi dan pendapat. Kalau kami, saya berbicara sebagai pengurus partai, bukan selaku Mensesneg. Kebetulan dulu kami bertugas di Komisi II, dan kajian serta pembelajaran terhadap seluruh proses demokrasi kita itu terus berjalan," kata Prasetyo kepada wartawan, Senin 29 Desember 2025.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu mendorong perlunya perubahan dalam sistem pilkada. Ia menyebut, sistem pilkada langsung yang diterapkan saat ini memiliki sejumlah sisi negatif.
"Semua orang memiliki pendapat dan pandangan. Ada yang menilai kelebihannya, ada yang menilai kekurangannya. Tetapi kami berpendapat, sebagai pengurus partai, bahwa kita harus berani melakukan perubahan ketika sistem yang dijalankan saat ini memiliki banyak sisi negatif," ujarnya.
Ia kemudian menyinggung mahalnya ongkos politik. Menurutnya, biaya besar tidak hanya ditanggung oleh calon kepala daerah, tetapi juga oleh negara.
"Kita semua tahu, untuk menjadi seorang kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, ongkos politiknya sangat besar. Belum lagi dari sisi negara, terutama terkait pembiayaan pilkada," ungkapnya.
Prasetyo menegaskan bahwa secara internal, Partai Gerindra mendorong penerapan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD.
"Dari hasil kajian internal Partai Gerindra, kami terus terang menjadi salah satu pihak yang mengusulkan agar sistem pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui mekanisme DPRD," pungkasnya.
Original Article
