Pilkada Melalui DPRD Mengkhawatirkan, Golkar: Justru Lebih Mudah Diawasi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Ilham Permana mendukung penuh terhadap hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025, khususnya rekomendasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Menurut Ilham, rekomendasi Rapimnas tersebut merupakan langkah strategis untuk menata ulang demokrasi agar lebih efektif, stabil, dan sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional jangka panjang.

“Rapimnas Golkar membaca persoalan demokrasi kita secara jernih. Ini bukan soal mundur atau maju, tapi soal efektivitas tata kelola dan tanggung jawab fiskal negara,” kata Ilham dalam keterangannya, dilansir pada Selasa (30/12/2025).

Ilham menilai, usulan Pilkada melalui DPRD perlu dipahami sebagai bentuk penguatan demokrasi perwakilan, bukan pengurangan kedaulatan rakyat. Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari mekanisme pemilihan langsung, tetapi dari kemampuan sistem politik menghasilkan pemerintahan yang bekerja untuk rakyat.

“Selama dua dekade Pilkada langsung, kita menghadapi biaya politik yang sangat mahal, maraknya politik uang, dan lemahnya kualitas kepemimpinan daerah. Ini fakta yang tidak bisa diabaikan,” ujarnya.

Ia menyinggung besarnya anggaran Pilkada 2024 yang mencapai sekitar Rp 37 triliun. Menurut Ilham, angka tersebut menunjukkan bahwa demokrasi elektoral Indonesia perlu dievaluasi agar tidak menjadi beban fiskal yang berulang setiap lima tahun.

“Anggaran sebesar itu seharusnya bisa dialihkan untuk pembangunan puskesmas, jalan daerah, pendidikan, dan program sosial. Demokrasi itu penting, tapi tidak boleh mengorbankan kepentingan pembangunan,” katanya.

Terkait kekhawatiran bahwa Pilkada melalui DPRD akan memindahkan praktik politik uang ke parlemen, Ilham menilai asumsi tersebut terlalu disederhanakan. Ia justru berpendapat mekanisme DPRD lebih mudah diawasi dibandingkan proses pemilihan langsung yang melibatkan jutaan pemilih.

“Pengawasan terhadap anggota DPRD jauh lebih terukur. Transaksi politik bisa ditelusuri dan ditindak. Yang selama ini terjadi justru politik uang paling masif ada di Pilkada langsung,” jelasnya.

Ilham menegaskan, Golkar tetap mendorong partisipasi publik yang kuat dalam setiap mekanisme demokrasi. Jika Pilkada melalui DPRD diterapkan, ia menyarankan adanya uji kelayakan terbuka, transparansi proses, serta pengawasan publik yang ketat.

“Substansi demokrasi adalah hasilnya. Apakah sistem ini melahirkan pemimpin yang berintegritas, efektif, dan berpihak pada rakyat. Itulah yang ingin diperbaiki Golkar melalui rekomendasi Rapimnas ini,” pungkasnya. (Pram/fajar)