Golkar, PAN hingga Gerindra Siap Pilkada melalui DPRD, Loyalis Anies: Bangke

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah menyorot tajam ke Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono.

Sorotan ini muncul usai adanya wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah—baik gubernur, bupati, maupun wali kota—melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Tak hanya Gerindra, ada beberapa partai lain yang menyatakan sikap mendukung hadirnya wacana ini.

Diantaranya ada, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya menyuarakan penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadasung).

Namun, PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat menolak keras usulan politik ini.

Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Geisz Chalifah justru menyorot tajam ke Sekjen Gerindra, Sugiono.

Ini terkait penjelasan dari Sugiono soal penerapan wacana ini yang dianggapnya kurang baik.

Bahkan, Geisz sampai memberikan sindiran karena penjelasan sang Sekjen dianggap kurang baik.

“Sekjen Geridra bicara tentang pemilihan kepala daerah lewat DPRD, jabatannya memang Menlu penjelasannya Tolol. Dari Demokrat yang bicara Anto (Andi Alfian Mallarangeng),” tulisnya dikutip Selasa (30/12/2025).

“Kapasitas otak keduanya beda jauh. Anto ngerti yang dia bicarakan. Sugiono ini mahluk ajaib muncul dari mana?,” tuturnya.

Geisz tampaknya begitu muak dengan penjelasan soal mekanisme Pemilihan kepala daerah ini.

Yang membuat begitu muak bisa saja karena penjelasan dari pihak yang ingin menerapkannya namun memberi penjelasan ke publik dengan kurang baik.

“Lama-lama ngedengerin para bangsat bicara tentang bencana ujung-ujungnya jadi nafsuin. Ada yang ngomong kopi yang kita minum & gorengan yg kita makan,” tuturnya.

“Tanpa bicara prosentase. Ada yang bicara nomor yang tertera di kayu gelondongan itu jamur. Bangke lu pada,” sambungnya.

Soal pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ia juga memberikan respon.

Menurutnya munculnya wacana ini seperti merampok hak atau rakyat untuk memilih langsung.

“Secara perlahan merampok hak rakyat untuk memilih langsung sedang digulirkan,” jelasnya.

“Daripada bayar rakyat yang jumlahnya banyak. Cukup bayar anggota DPRD. Sama-sama bayar. Cuma bedanya lebih pasti. Bayar rakyat bisa jadi tetap kalah seperti RK kemarin,” terangnya.

(Erfyansyah/fajar)