Kemendagri Kirim 1.054 Praja IPDN ke Aceh untuk Pulihkan Pemerintahan Desa Pascabencana

JAKARTA, DISWAY.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengirimkan 1.054 personel Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke wilayah terdampak bencana di Aceh mulai 3 Januari 2026.

Langkah ini dilakukan untuk membantu memulihkan roda pemerintahan desa yang lumpuh akibat bencana.

BACA JUGA:Ingin Jadi 'Istri yang Taat' Jadi Alasan Inara Cabut Laporan ke Insanul Fahmi: Ngaku Dinasihati Buya Yahya

BACA JUGA:Kemenhaj Siapkan 75 Dapur Khas Nusantara di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji 2026

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan para praja IPDN tersebut akan bertugas selama satu bulan di wilayah yang mengalami dampak terparah, yakni Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara.

“Kami juga rencana mengirimkan dari IPDN itu sebanyak 1.054 personel, dimulai tanggal 3 Januari (2026). Selama sebulan, mereka akan bekerja di daerah yang paling berat terdampak, yaitu Aceh Tamiang dan Aceh Utara,” ucap Mendagri Tito dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 29 Desember 2025.

Tito menuturkan, pengugasan tersebut difokuskan pada wilayah-wilayah yang dinilai mengalami dampak paling berat di Aceh

“Data kami menunjukkan ada desa yang hilang total sebanyak 22 desa. Di Aceh ada 13 desa, di Sumatera Utara delapan desa, dan di Sumatera Barat satu desa,” kata Tito.

BACA JUGA:Polda Jatim Tetapkan 2 Tersangka Kasus Pengusiran Nenek Elina: Samuel dan Yasin Terancam 5 Tahun Penjara!

BACA JUGA:Video Dukungan Prabowo ke Ahmad Luthfi-Taj Yasin Tak Langgar Aturan

Selain desa yang hilang, Tito menyebut terdapat 1.580 kantor desa terdampak di tiga provinsi, dengan mayoritas berada di Aceh. Dari jumlah tersebut, 1.455 kantor desa berada di Aceh, 93 di Sumatera Utara, dan 32 di Sumatera Barat.

“Yang paling banyak kantor desa rusak itu di Aceh Utara sekitar 800-an dan Aceh Tamiang,” ujarnya.

Tito menegaskan, pemulihan pemerintahan desa menjadi tanggung jawab Kemendagri agar pelayanan publik di tingkat akar rumput dapat kembali berjalan normal.

Meski pemerintahan kabupaten telah berfungsi, banyak pemerintahan desa yang masih belum dapat beroperasi.

Untuk itu, Kemendagri mengerahkan 1.054 praja IPDN beserta pengasuhnya dengan dua tugas utama. Pertama, membantu administrasi pemerintahan desa. Kedua, menghidupkan kembali fungsi pemerintahan desa yang terdampak bencana.