Matamata.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyatakan pemerintah tengah melakukan audit terhadap 24 perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan di Sumatera.
Langkah ini diambil sebagai respons atas dugaan aktivitas pembalakan liar yang memperparah dampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Prasetyo menjelaskan bahwa Kementerian Kehutanan sedang meninjau kembali izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI). Audit ini bertujuan memastikan tidak ada pelanggaran aturan dalam pemanfaatan kawasan hutan oleh pemegang izin.
"Tentu kami tidak ingin tinggal diam, makanya tadi, sudah kami sampaikan bahwa saat ini Kementerian Kehutanan sedang melakukan review, audit, di kurang lebih 24 perusahaan yang mendapatkan izin pengelolaan kawasan hutan baik HPH maupun HTI. Ini dalam rangka kita mau melakukan penertiban, mau melihat apa ada kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya," ujar Prasetyo di Jakarta, Senin (29/12).
Selain menyasar korporasi, pemerintah juga menekankan pentingnya edukasi lintas sektoral kepada masyarakat. Menurut Prasetyo, upaya penanganan pembalakan liar harus mencakup skala perorangan agar pelestarian hutan dapat terjaga secara menyeluruh.
"Kita juga harus menangani yang bersifat perorangan. Ini kan perlu edukasi-edukasi ya, lintas sektoral juga," tambahnya.
Kebijakan audit ini muncul setelah para ahli dan aktivis lingkungan menyoroti penemuan kayu gelondongan dengan potongan rapi yang terbawa arus banjir bandang ke permukiman warga.
Hal tersebut memperkuat dugaan bahwa dampak bencana bukan hanya disebabkan oleh cuaca ekstrem, melainkan juga kerusakan hutan akibat pembalakan ilegal selama bertahun-tahun.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 29 Desember 2025, bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi sejak 25 November lalu telah mengakibatkan 1.140 orang meninggal dunia dan 163 orang dilaporkan hilang.
Selain itu, tercatat 399.200 orang masih berada di pengungsian serta puluhan ribu rumah mengalami kerusakan. (Antara)
- Pemerintah Targetkan Cadangan Beras 4 Juta Ton pada 2026 demi Stabilitas Pangan
