JAKARTA, DISWAY.ID -- Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN, Eddy Soeparno mengatakan bahwa usulan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD masih berada dalam koridor konstitusi.
"Kalau kita bicara pemilihan secara keterwakilan itu ada di dalam sila keempat Pancasila kita," katanya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin, 29 Desember 2025.
Eddy menambahkan bahwa jika ada pihak yang merasa bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak konstitusional, bisa membawa ke Mahkamah Konstitusi.
BACA JUGA:Wow! Perputaran Ekonomi Digital Menggeliat, Rp44,55 Triliun Masuk Kantong Negara
BACA JUGA:Niat Pulang ke Rumah Nenek, Ponsel Siswa SMP Dirampas di Perimeter Utara Bandara Soetta
"Andai kata pun misalkan saja kemudian ada perubahan terhadap undang-undang pelaksanaan Pemilu atau Pilkada, tentu bagi mereka yang merasa hal ini tidak konstitusional, ada jalurnya untuk membawa ini ke Mahkamah Konstitusi," jelasnya.
Bahkan, Ia mengungkap pemilihan Pilkada oleh DPRD sudah mulai dilakukan di internal beberapa partai politik.
"Di antara teman-teman partai politik sudah ada pembicaraan terkait hal ini," ungkapnya.
Perlu diketahui, wacana pilkada melalui DPRD sendiri bukanlah hal baru. Pada 23 Juli 2025, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar lebih dulu mengusulkan mekanisme tersebut dengan alasan menekan mahalnya ongkos politik serta praktik politik uang dalam pilkada langsung.
BACA JUGA:Persatuan Hotel Minta DPRD DKI Patuhi Kemendagri soal Raperda KTR: Demi Kepastian Hukum Usaha
BACA JUGA:Eks PM Malaysia Najib Razak Divonis 165 Tahun Penjara: Siapkan RM2,08 Miliar atau Tambah 22,5 Tahun!
Gagasan serupa kembali mengemuka beberapa bulan kemudian. Pada 5 Desember 2025, dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara terbuka mengusulkan pilkada lewat DPRD di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
