- Mendagri memaparkan rencana pemulihan pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar dengan total anggaran Rp59,25 triliun.
- Pemulihan Aceh Tamiang menjadi prioritas utama karena kondisi birokrasi dan ekonomi yang belum berjalan optimal.
- Pemerintah menetapkan skema bantuan perbaikan rumah berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari Rp15 juta hingga Rp60 juta.
Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan peta jalan pemulihan pascabencana di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Aceh, Selasa (30/12/2025), Tito menyebutkan total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp59,25 triliun.
Dari total 52 kabupaten/kota yang terdampak di tiga provinsi tersebut, Aceh menjadi wilayah dengan dampak terluas (18 kabupaten/kota), disusul Sumatera Utara (18), dan Sumatera Barat (16).
Tito menyoroti kondisi Aceh Tamiang sebagai wilayah dengan pemulihan paling berat karena roda pemerintahan dan ekonomi yang belum berjalan maksimal.
"Tamiang ini memang harus betul-betul diserang, dikeroyok ramai-ramai supaya secepat mungkin bangkit, apalagi Bapak Presiden akan hadir tanggal 1 Januari ke sana. Toko-toko, SPBU, dan listrik di sana belum normal," kata Tito dalam rapat.
Untuk menghidupkan kembali birokrasi yang lumpuh, Kemendagri akan mengirimkan 1.100 Praja IPDN tingkat 4 untuk melakukan KKN selama satu bulan di Aceh Tamiang mulai 3 Januari 2026.
Fokus utama mereka adalah membersihkan kantor dinas, kecamatan, hingga balai desa dari timbunan lumpur.
Tito merinci kebutuhan anggaran pemulihan sebesar Rp59,25 triliun dengan pembagian:
- Aceh: Rp33,75 Triliun
- Sumatera Barat: Rp13,5 Triliun
- Sumatera Utara: Rp12 Triliun
Tito juga menjelaskan skema bantuan perbaikan rumah bagi warga yang telah disepakati:
Baca Juga: Jembatan Krueng Tingkeum Dibuka, Aktivitas Ekonomi Bireuen Mulai Bangkit
- Rusak Ringan: Rp15 Juta
- Rusak Sedang: Rp30 Juta
- Rusak Berat/Hilang: Rp60 Juta
"Kuncinya ada pada pendataan by name by address. Kami sarankan BNPB menjadi leading sector untuk rekonsiliasi data yang divalidasi oleh Polri, Kejaksaan, dan BPKP. Jika data rusak ringan dan sedang segera cair, jumlah pengungsi bisa berkurang lebih dari 60 persen karena mereka bisa segera pulang ke rumah masing-masing," jelasnya.
Bagi warga yang rumahnya rusak berat, pemerintah menyiapkan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap).
Lembaga Danantara ditargetkan membangun 15.000 unit rumah, disusul bantuan dari sektor gotong royong seperti Yayasan Buddha Tzu Chi sebanyak 2.603 unit yang tersebar di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Selain fisik rumah, pemerintah juga memberikan bantuan pendukung berupa:
- Uang lauk pauk Rp15.000/orang/hari.
- Bantuan isi rumah (mebeler) sebesar Rp3 juta.
- Bantuan pemulihan ekonomi (petani) sebesar Rp5 juta.
Tito mencatat ada 1.580 desa yang terdampak, di mana 1.455 di antaranya berada di Aceh. Mengingat keterbatasan APBD, Tito meminta agar pembangunan kantor desa di Aceh diambil alih oleh APBN melalui pemerintah pusat.
"Untuk desa-desa di Aceh, terutama di Aceh Utara, Tamiang, dan Timur, pembangunannya harus dibantu pusat. Jika mengandalkan kabupaten atau provinsi, mereka tidak akan kuat," pungkasnya.
