Pantau - Anggota Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan komitmennya untuk mengawal instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra.
Cindy menekankan bahwa bencana tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk mengabaikan hak-hak dasar warga, termasuk hak atas administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen penting lainnya yang rusak atau hilang akibat bencana.
"Instruksi Presiden Prabowo sangat jelas. Pengurusan dokumen kependudukan bagi korban bencana harus digratiskan dan tidak boleh dipungut biaya apa pun. Negara harus hadir penuh, bukan justru menambah beban rakyat yang sedang kehilangan," tegasnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Selasa, 30 Desember 2025.
Fokus Pengawasan di Daerah TerdampakSebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumbar II, Cindy memastikan akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kebijakan ini di lapangan.
Ia menyatakan bahwa pengawasan akan difokuskan pada layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di wilayah-wilayah terdampak bencana di Sumatra.
Cindy juga mengingatkan seluruh jajaran pelayanan publik agar tidak menyalahgunakan situasi darurat untuk melakukan pungutan liar atau mempersulit proses administrasi bagi masyarakat.
"Jangan main-main dengan penderitaan rakyat. Saat masyarakat kehilangan rumah, harta, bahkan keluarga, negara wajib hadir dengan pelayanan yang cepat, mudah, dan gratis. Jika masih ada pungutan, itu berarti mengkhianati instruksi Presiden dan rasa keadilan," ujarnya.
Bukti Kehadiran Negara di Tengah RakyatCindy yang merupakan politisi dari Fraksi Partai NasDem menegaskan bahwa pengurusan dokumen kependudukan bagi korban bencana bukan sekadar urusan administratif.
Menurutnya, hal tersebut mencerminkan keberpihakan dan kehadiran negara terhadap rakyat kecil yang sedang mengalami masa sulit.
"Kami berdiri di sisi rakyat," tegasnya.
Cindy juga menyatakan bahwa ia bersama anggota DPR RI lainnya akan terus mengawal implementasi kebijakan ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga ke tingkat paling bawah.
