Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan penanganan pascabencana di Aceh harus dilakukan secara gotong royong oleh seluruh kementerian/lembaga. Tito menilai skala dampak bencana di Aceh jauh lebih berat dibanding daerah lain.
Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR, dengan Kementerian Lembaga dan Kepala Daerah, di Aceh, Selasa (30/12/2025). Tito mulanya menjelaskan dari total 52 kabupaten/kota terdampak bencana di tiga provinsi, terbanyak berada di Aceh.
"Di Aceh, dari 18 kita mencatat yang sudah mulai agak lebih baik, artinya ekonominya jalan, pemerintahannya berjalan. Itu indikator yang paling penting. Itu adalah di sebagaimana di slide dari 18 itu ada dikurangi 7, jadi ada 11," kata Tito.
Dia mengatakan masih ada tujuh daerah yang perlu perhatian serius. Di antaranya, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya yang kembali terdampak banjir beberapa hari lalu.
"Kemudian tanpa, mohon maaf, menafikan daerah yang lain. Karena yang daerah lain itu ada pengungsi, iya, tapi relatif recover karena pemerintahannya jalan, ekonominya jalan. Yang paling berat adalah Tamiang, karena Tamiang pemerintahannya belum berjalan efektif dan kemudian ekonomi juga belum berjalan maksimal," jelasnya.
Sementara itu, kata dia, daerah Sumatera Utara cepat melakukan pemulihan. Berdasarkan catatan, dari 18 tersisa 5 daerah yang masih perlu penanganan.
Sedangkan di Sumatera Barat, dari 16 daerah terdampak masih terdapat 3 daerah yang perlu perhatian. Di antaranya, Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.
"Kalau untuk pemulihan nanti sampai dengan selesai, diperlukan anggaran lebih kurang Rp 59,25 triliun. Masing-masing Rp 33,75 triliun untuk Aceh, Rp13,5 triliun untuk Sumatera Barat, dan Rp 12 triliun untuk Sumatera Utara. Sumatera Utara lebih dikit lah, Rp 12 triliun," ujarnya.
"Dengan meliputi berbagai macam komponen, termasuk masalah kantor desa, kemudian sekolah, kemudian fasilitas kesehatan, jembatan, dan lain-lain. Yang itu mungkin dikeroyok oleh seluruh kementerian lembaga," sambung dia.
(amw/fca)
