- Fahri Hamzah dari Partai Gelora menyatakan wacana pilkada melalui DPRD sedang didiskusikan dalam koalisi pemerintahan Prabowo.
- Diskusi koalisi berorientasi pada konsolidasi demokrasi untuk mencari jalan terbaik menuju kemakmuran bangsa.
- Partai-partai sedang mengkaji internal wacana ini, yang merupakan tema lama untuk pengambilan keputusan saat ini.
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukan merupakan wacana baru. Ia berujar hal tersebut kini tengah didiskusikan di koalisi.
Fahri mengatakan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, partai-partai sedang melakukan pemikiran yang orientasinya adalah konsolidasi terhadap demokrasi.
"Karena apa pun demokrasi itu ada pendulumnya. Kadang-kadang kalau dia terlalu jauh ke kanan, ada ongkosnya. Ke kiri, ada ongkosnya," kata Fahri di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Fahri menegaskan saat ini partai-partai mencari jalan yang baik dan tepat bagi rakyat dan bangsa Indonesia untuk menuju kemakmuran, kemajuan, dan kesejahteraan rakyat.
"Saya kira itu yang sedang kita pikirkan di koalisi dan tentunya terbuka diskusinya. Dan saya kira ini bukan tema yang baru, ini tema lama. Dan sekarang ini waktunya kita untuk mengambil keputusan," kata Fahri.
Ia menegaskan saat ini partai-partai juga terus melakukan kajian secara internal terkait wacana tersebut.
"Ya partai-partai sendiri secara internal mereka melakukan kajian karena kalau kayak kami di Gelora tidak punya anggota di pusat, tetapi ada di daerah-daerah dan kami mengevaluasi dinamika dari teman-teman di daerah," kata Fahri.
"Tapi sekali lagi, kata kuncinya adalah ini dalam rangka konsolidasi demokrasi Indonesia. Tema ini tema besar dan tentu kita semua harus memahaminya sebagai satu niat agar bangsa ini berjalan ke depan secara lebih positif. Gitu lah kira-kira," sambungnya.
Sementara itu, mengenai bagaimana sikap Partai Gelora terhadap usulan pilkada lewat DPRD, Fahri belum menegaskan.
Baca Juga: Refleksi 2025: Akademisi UII Nilai Pemerintahan Prabowo-Gibran Sarat Masalah HAM dan Militerisasi
"Pada prinsipnya kan ada level-level otonomi ya. Sekarang ini sudah ada otonomi tingkat 3, di mana kita juga sudah punya dana desa ya. Sehingga di masyarakat desa pun itu ada otonomi, ada otonomi tingkat 2 dan otonomi tingkat 3. Tinggal pembagian tugas ya dalam fungsi di kamar masing-masing, eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu yang sedang dibagi supaya semuanya berjalan efisien, semuanya berjalan maksimal dan efektif," tutur Fahri.
