Pemerintah Targetkan Akses di Gayo Lues Aceh Pulih Januari 2026

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memacu percepatan pemulihan infrastruktur pasca-bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Fokus utama saat ini adalah membuka kembali akses jalan yang sempat terputus total guna menjamin kelancaran aktivitas warga dan distribusi bantuan.

Direktur Jenderal Bina Marga, Roy Rizali Anwar, mengungkapkan bahwa kondisi akses di sejumlah ruas jalan nasional mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, sebagian besar jalur nasional di Gayo Lues kini sudah dapat ditembus oleh kendaraan roda empat. 

"Alhamdulillah sebagian besar sudah tembus. Roda empat sudah bisa tembus. Kita juga melihat kemarin BBM juga sudah masuk, elpiji juga masuk," ujarnya dalam keterangan di lokasi.

Meski demikian, beberapa rute masih mengalami kendala berat. Misalnya, akses dari wilayah Takengon menuju Ise-Ise dilaporkan masih terbatas dan hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua.
  Baca juga: Percepat Pemulihan Pascabanjir, Polri Kerahkan Alat Berat ke Aceh Tamiang
Pemerintah memasang target untuk memastikan seluruh konektivitas pulih dalam waktu dekat. Diharapkan, seluruh ruas jalan yang saat ini masih kritis sudah dapat dilalui kendaraan roda empat paling lambat pada awal Januari 2026.

"Kita targetkan mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan, dan paling lambat di awal Januari, roda empat juga bisa tembus sampai ke sana," tegasnya.

Guna mengejar target tersebut, pemerintah pusat telah menginstruksikan penambahan enam unit alat berat tambahan berupa ekskavator dan loader. Penambahan armada ini difokuskan pada dua titik utama, yaitu ruas dari Kutacane menuju Blangkejeren serta Takengon ke arah Ise-Ise.

Pemerintah pusat juga menegaskan bahwa dalam situasi darurat ini, penanganan infrastruktur tidak lagi terhambat oleh batas kewenangan antara pusat dan daerah. Baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten akan ditangani secara terpadu oleh Kementerian PU. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada wilayah yang terisolasi terlalu lama dan proses rehabilitasi ekonomi warga dapat segera dimulai.