Presiden Prabowo Subianto menargetkan penambahan jumlah renovasi rumah hingga 2 juta unit pada 2026.
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menargetkan penambahan jumlah renovasi rumah hingga 2 juta unit pada 2026. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah usai dipanggil Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Fahri mengungkapkan, Prabowo menginginkan akselerasi besar-besaran dalam program perumahan rakyat, khususnya untuk renovasi rumah tidak layak huni yang telah dialokasikan anggarannya dalam APBN 2026.
"Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang sudah tertulis dalam APBN 2026 sekitar 400 ribu, tapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah," ujar Fahri.
Namun demikian, Fahri menegaskan pembangunan renovasi rumah khususnya di kawasan perkotaan membutuhkan mekanisme percepatan karena kompleksnya persoalan lahan.
"Kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan, akselerasi karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit dan inilah yang kami sedang desain konsepnya dalam bentuk peraturan yang dibutuhkan," kata Fahri.
Terkait kecepatan akselerasi yang diinginkan Prabowo untuk 2026, Fahri menilai pembentukan satu lembaga khusus menjadi kunci utama.
"Mengambil contoh dari banyak negara memang harus ada satu kelembagaan yang mengurusi semuanya. Selama ini kewenangan itu tersebar di banyak lembaga, tanah di tempat lain, izin di tempat lain, pembiayaan di tempat lain," ujarnya.
Dia menambahkan, lembaga tersebut nantinya akan mengkonsolidasikan seluruh kebutuhan percepatan pembangunan perumahan.
"Harus ada lembaga yang mengkonsolidasi semua jenis keperluan untuk percepatan pembangunan perumahan," kata dia.
Terkait target pembentukan lembaga tersebut, Fahri mengatakan proses koordinasi lintas kementerian baik dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, bahkan juga dengan BPI Danantara telah berjalan dan diharapkan segera rampung.
"Saya juga berkoordinasi dengan Danantara karena salah satu penyedia lahan yang paling masif nanti terutama untuk konsep TOD, Transit Oriented Development, itu nanti Danantara," kata Fahri.
Seluruh rencana tersebut akan diatur dalam regulasi pembentukan badan khusus percepatan pembangunan rumah rakyat.
"Dan karena itu semua nanti akan diregulasi dalam pembentukan badan yang mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat," kata dia.
(NIA DEVIYANA)
