ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal langsung instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra. Cindy menekankan bahwa hilangnya dokumen penting seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) tidak boleh menghambat hak dasar warga dalam mengakses layanan negara.
Politisi Partai NasDem ini mengingatkan bahwa dalam situasi darurat, negara tidak boleh abai, apalagi menambah beban masyarakat dengan prosedur yang rumit atau biaya tambahan.
“Instruksi Presiden Prabowo sangat jelas. Pengurusan dokumen kependudukan bagi korban bencana harus digratiskan dan tidak boleh dipungut biaya apa pun. Negara harus hadir penuh, bukan justru menambah beban rakyat yang sedang kehilangan,” tegas Cindy melalui keterangan tertulis, Selasa (30/12).
Cindy memastikan Komisi II akan melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di wilayah-wilayah terdampak bencana. Ia memberikan peringatan keras kepada oknum petugas pelayanan publik agar tidak menyalahgunakan situasi untuk melakukan pungutan liar.
“Jangan main-main dengan penderitaan rakyat. Saat masyarakat kehilangan rumah, harta, bahkan keluarga, negara wajib hadir dengan pelayanan yang cepat, mudah, dan gratis. Jika masih ada pungutan, itu berarti mengkhianati instruksi Presiden dan rasa keadilan,” ujarnya.
Bencana besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra telah menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi dan kehilangan aset berharga, termasuk dokumen identitas. Bagi Cindy, pengurusan kembali dokumen ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan kunci bagi warga untuk mendapatkan bantuan sosial dan layanan kesehatan pascabencana.
“Kami berdiri di sisi rakyat. Pengurusan dokumen bagi korban bencana adalah soal kehadiran negara dan keberpihakan pada rakyat kecil,” imbuhnya.
Cindy menambahkan, pihaknya akan terus memantau implementasi kebijakan ini hingga ke tingkat paling bawah. Ia meminta warga untuk tidak ragu melapor jika menemukan kendala atau oknum yang mempersulit proses pengurusan dokumen kependudukan gratis tersebut.(H-3)
