JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai wacana peninjauan ulang mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) perlu ditempatkan dalam kerangka perbaikan demokrasi, bukan sebagai kemunduran politik.
Menurut Azis, konstitusi Indonesia tidak bersifat kaku dan memberikan ruang tafsir dalam praktik demokrasi sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, menjalankan konstitusi tidak harus mempertahankan satu model demokrasi secara dogmatis, melainkan memastikan nilai kedaulatan rakyat, keadilan, dan kemaslahatan tetap terwujud.
Ia mengakui pilkada langsung pernah menjadi terobosan penting untuk mendekatkan rakyat dengan pemimpinnya. Namun setelah dua dekade berjalan, muncul persoalan struktural seperti tingginya biaya politik yang mendorong praktik transaksional, dominasi modal, hingga meningkatnya kasus kepala daerah bermasalah hukum.
"Demokrasi dalam kondisi ini berisiko kehilangan makna substansialnya. Partisipasi rakyat memang hadir di bilik suara, tetapi keputusan politik kerap ditentukan oleh kekuatan uang dan jejaring kekuasaan. Sengketa hasil pilkada, konflik horizontal di tingkat lokal, serta polarisasi sosial menjadi fenomena berulang yang menguras energi masyarakat tanpa selalu diikuti perbaikan kualitas layanan publik," ujarnya, Rabu (31/12/2025).
