KOMPAS.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Said Abdullah menyoroti kondisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang masih harus menggunakan anggaran swadaya dalam penanganan bencana di Sumatera.
Said menilai, situasi tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi lintas sektor, meskipun pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk mendukung penanganan bencana secara cepat dan terukur.
Menurut dia, penggunaan anggaran swadaya oleh TNI, termasuk dalam mobilisasi alat dan sumber daya di wilayah terdampak bencana, seharusnya tidak terjadi apabila mekanisme koordinasi berjalan optimal sejak awal.
“Harusnya apa yang dialami oleh TNI tidak terjadi jika Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lead sector penanganan bencana bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (31/12/2025).
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menegaskan, percepatan koordinasi anggaran menjadi kunci agar penanganan bencana tidak tersendat di lapangan.
“Saya berharap Menteri Keuangan (Menkeu) dan BNPB merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, tetapi tetap pruden,” ucap Said.
var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=BNPB, Kemenkeu, prabowo subianto, TNI AD, Menkeu, PDIP, anggaran bencana, said abdullah, bencana sumatera, Emergency Response&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8zMS8xNjA1MTk2MS90bmktc3dhZGF5YS10YW5nYW5pLWJlbmNhbmEtZGktc3VtYXRlcmEtc2FpZC1hYmR1bGxhaC1kb3JvbmctcGVyY2VwYXRhbg==&q=TNI Swadaya Tangani Bencana di Sumatera, Said Abdullah Dorong Percepatan Koordinasi Anggaran§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = `Baca juga: Narasi Bencana di Tengah Tarik-Menarik Kepentingan
Dari sisi fiskal, Said mengungkapkan bahwa negara sebenarnya masih memiliki cadangan anggaran yang dapat dimanfaatkan.
“Dari sisi anggaran, alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 masih tersedia dana on call kurang lebih Rp 500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera pada 2025,” jelasnya.
Selain dana on call, APBN 2025 juga masih menyisakan anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang dikelola langsung oleh Kemenkeu.
“Pada APBN 2025 yang sebentar lagi tutup buku, sebenarnya juga masih ada alokasi anggaran di BA BUN. Jika dibutuhkan, anggaran tersebut dapat digunakan pemerintah,” imbuh Said.
Ia menyebut, pemanfaatan dana BA BUN dimungkinkan apabila Presiden Prabowo Subianto menetapkan Peraturan Presiden (PP) terkait penggunaan anggaran tersebut untuk penanganan bencana di Sumatera.
Baca juga: Siswa Korban Bencana Sumatera Tak Perlu Pakai Seragam Saat Belajar di Tenda
“Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatera itu ada alokasinya. Yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat serta pengorganisasian yang baik di lapangan,” kata Said.
Lebih lanjut, ia menilai Kemenkeu dapat memberikan respons anggaran secara cepat apabila BNPB mampu menyampaikan kebutuhan anggaran secara terperinci dan terkoordinasi, termasuk kebutuhan TNI di lapangan.
Salah satu kebutuhan mendesak yang disoroti Said adalah mobilisasi dan pemasangan Jembatan Bailey oleh TNI Angkatan Darat (AD).
“Jembatan Bailey adalah jembatan darurat yang dimiliki Zeni Tempur TNI AD. Alat ini sangat membantu untuk membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi,” ujarnya.


:strip_icc()/kly-media-production/medias/3007997/original/044863300_1577606969-20191229_124832.jpg)
