Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menilai tahun 2025 sebagai periode yang tidak ringan bagi Kementerian Sosial. Ia menyebut mandat sosial yang diemban sepanjang tahun ini sangat besar, kompleks, dan menyentuh langsung kehidupan jutaan rakyat Indonesia.
“Tahun 2025 bukan tahun yang ringan. Mandat sosial yang kita emban cukup besar, kompleks, dan menyentuh langsung kehidupan jutaan rakyat Indonesia,” kata Gus Ipul dalam paparan refleksi kinerja Kementerian Sosial akhir tahun 2025 di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (31/12).
Meski demikian, Gus Ipul menegaskan pihaknya tetap hadir dan bekerja melalui kolaborasi seluruh jajaran. Ia menyebut dampak program mulai terlihat di masyarakat.
Gus Ipul mengatakan negara hadir melalui perlindungan dan jaminan sosial.
“10 juta keluarga penerima manfaat menerima PKH (Program Keluarga Harapan). Lebih dari 18 juta keluarga menerima program sembako dan 96,8 juta jiwa terlindungi melalui PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan),” ujarnya.
Ketika tekanan ekonomi meningkat, pemerintah juga menjalankan penebalan bantuan sosial dan BLT Kesra atas kebijakan langsung Presiden Prabowo Subianto. Gus Ipul menyebut, untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 35 juta keluarga menerima bantuan sosial. Anggaran bansos pun meningkat.
“Kita ingat anggaran kita untuk bansos itu sekitar Rp 74 triliun, tapi realisasinya di tahun 2025 ini menjadi Rp 110 triliun,” katanya.
Di sektor kebencanaan, ia menegaskan Kemensos selalu hadir melalui bantuan sosial adaptif. Dari berbagai bencana, termasuk bencana di Sumatera, Gus Ipul menyebut pentingnya meningkatkan responsivitas sekaligus memperhatikan narasi publik.
Gus Ipul menekankan negara tidak meninggalkan kelompok rentan.
“Melalui rehabilitasi sosial, ribuan lansia kini bisa kembali melihat melalui operasi katarak. Ribuan alat bantu penyandang disabilitas telah disalurkan. Ratusan ribu yatim, yatim piatu kita bantu, dan kelompok rentan lainnya terus kita dampingi melalui layanan Atensi dan rehabilitasi sosial,” tuturnya.
Ia menyebut indeks kesejahteraan sosial bagi lansia dan disabilitas menunjukkan baseline yang terus positif, sementara ribuan warga memperoleh kembali fungsi sosial dan martabat hidupnya.
Dalam aspek pemberdayaan sosial, Gus Ipul menyebut negara telah mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri.
“Sebanyak lebih dari 77 ribu keluarga telah tergraduasi dan menjadi pelaku usaha mandiri. Puluhan ribu penerima manfaat menjalankan usaha dari berbagai hasil pelatihan dan bantuan modal,” tegasnya.
Di sisi internal, Gus Ipul memaparkan berbagai capaian kinerja birokrasi. Indeks kualitas kebijakan mencapai 96,64 persen, kinerja anggaran di atas 97 persen, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dipertahankan, dan survei kepuasan publik Kemensos mencapai 91,76 persen.
Reformasi birokrasi juga disebut membaik, termasuk penghargaan pengelolaan ASN dan posisi Kemensos sebagai kementerian terbaik kedua secara nasional versi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Semangat untuk tidak korupsi itu nampak di sini,” lanjut Gus Ipul.
Gus Ipul menyebut penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis tunggal data merupakan sejarah baru, demikian pula kehadiran Sekolah Rakyat (SR) yang diinisiasi Presiden sebagai miniatur pengentasan kemiskinan terpadu. Ia menegaskan penguatan bansos tepat sasaran akan terus dilakukan, termasuk melalui digitalisasi bantuan sosial.
Menurut Gus Ipul, capaian 2025 menjadi modal kepercayaan, bukan alasan untuk berpuas diri. Ia menyebut 2026 akan menjadi fase penajaman dan perluasan dampak, dengan sejumlah agenda baru.
Antara lain perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK), transformasi PKH agar kembali fokus pada peningkatan kualitas SDM, bantuan langsung berkelanjutan khusus lansia dan disabilitas, transformasi Makan Bergizi Gratis (MBG) lansia dan disabilitas, revitalisasi Puskesos dan Posyandu Sejahtera, penguatan sentra dan Taman Anak Sejahtera, penguatan ekosistem pemberdayaan sosial skala nasional, serta operasionalisasi Sekolah Rakyat permanen.
Gus Ipul meminta seluruh ASN Kemensos meningkatkan dampak program, menajamkan kualitas kinerja, memperkuat integrasi antarsatuan kerja, serta menjaga integritas dan profesionalisme.
“Tahun 2025 adalah tahun kita meletakkan fondasi. Maka tahun 2026 harus menjadi tahun di mana dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Jadi bukan bekerja asal jalan, tetapi dengan tujuan dan ukuran yang jelas,” ujarnya.
